BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Gubernur Aceh Zaini Abdullah akhirnya merespons isu kacaunya administrasi kepegawaian dalam mutasi besar-besaran pekan lalu. Zaini menyebutkan, kekacauan yang ditimbulkan mutasi itu disebabkan ada pihak yang ingin menyabotase kepemimpinannya. Sejumlah pihak tetap meminta agar Gubernur bertanggungjawab terhadap kekacauan ini.
Respons Zaini Abdullah disampaikan melalui surat elektronik oleh Bagian Humas Pemerintah Aceh, Senin, 11 Februari 2013. Pernyataan dalam surat elektronik atas nama Gubernur Aceh itu disampaikan oleh Muzakkir Hamid, ajudan gubernur.
Gubernur menyebutkan, munculnya polemik pascapelantikan 422 pejabat eselon II, III, dan IV itu karena adanya sabotase pihak tertentu. “Pengetikan SK pelantikan adanya tindakan sabotase oleh beberapa oknum. Hal ini saya ketahui empat jam setelah pelantikan dilaksanakan,” kata Zaini.
Ia mengetahui adanya sabotase itu setelah penelusuran tim internal yang dibentuk untuk menelisik permasalahan yang muncul setelah pelantikan.
Namun ia tidak ingin menyebutkan siapa oknum yang hendak menyabotase Pemerintah Aceh. “Saya tidak ingin berburuk sangka dengan menyatakan ini mengandung unsur politik,” sebut Zaini.
Dalam sepekan terakhir, Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf disorot karena mengangkat pejabat yang telah meninggal dan tersandung kasus asusila.
Dalam Surat Keputusan Gubernur Peg.821.22/001/2013, Rahmat Hidayat dipromosikan sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota paad Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Pemerintah Aceh.
Jabatan terakhir almarhum Rahmat Hidayat adalah Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum dan Humas Setda Aceh.
Sedangkan pejabat yang tersandung kasus asusila adalah MU alias HBU, yang pernah ditangkap polisi Syariat di salon kecantikan bersama teman wanitanya dalam keadaan tanpa busana. MU alias HBU yang dekat dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Kota Banda Aceh tidak dihukum cambuk seperti kebanyakan rakyat jelata lainnya.
Ironisnya, Pemerintah Aceh mempromosikan MU alias HBU sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia di Badan Pendidikan dan Pembinaan Dayah Aceh.
Dua kasus ini menyebabkan pemerintahan Zaini menjadi bulan-bulanan. Zaini menyatakan akan menindak tegas oknum yang telah berupaya menyabotase pemerintah.
“Secara administrasi kepegawaian saya akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pelaku sabotase tersebut,” tandas Gubernur yang kini tengah berada di Kuala Lumpur Malaysia.
Namun, mantan anggota DPR-RI Ghazali Abbas Adan meminta Gubernur Zaini bertanggungjawab terhadap kekacauan administrasi kepegawaian tersebut.
“Gubernur sebagai top leadar tidak boleh lepas tangan. Berarti dia tidak hati-hati dan tidak cermat menempatkan seseorang dalam satu jabatan menyangkut dengan urusan publik,” sebut Ghazali Abbas kepada acehkita.com. “Saya tidak setuju apabila secara mutlak kesalahan ini ditimpakan kepada Nasrullah Muhammad sebagai Kepala BKPP. []