Tuesday, April 7, 2020

Irwandi Yusuf Sebut Kasusnya Politis, KPK: Tidak Perlu Direspon

Must Read

FOTO | Lipat Surat Suara

Petugas melipat surat suara untuk pemilihan umum legislatif di Gedung IT Eks Bioskop Garuda Banda Aceh, Kamis (13/3/2014). KIP...

Tak Akui Panwas, DPRK Puji Bupati Pidie

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Bupati Pidie Mirza Ismail menyatakan tidak mengakui keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah yang...

Protes Pemukulan, AJI Boikot Lomba Foto Puspen TNI

MEDAN -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan mengajak anggota dan jaringannya untuk memboikot lomba foto dan video yang diselenggarakan...

Syiar Islam di Aceh Makin Pudar

JAKARTA | ACEHKITA.COM - Pakar hukum pidana asal Aceh T. Nasrullah menilai penyebaran syiar Islam di Aceh mulai berkurang....

JAKARTA | ACEHKITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bermotif politik. Menurut KPK, perkara ini murni kasus hukum.

“Saya kira tidak perlu direspons dengan serius tudingan tersebut. Sejak awal kami memastikan perkara yang menjerat Irwandi Yusuf dan kawan-kawan ini adalah murni kasus hukum,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Senin, 26 November 2018.

KPK menyatakan melakukan penuntutan kepada Irwandi dengan bukti-bukti yang cukup. Bahkan Irwandi dijerat dengan dua dakwaan sekaligus yakni suap dan gratifikasi. Karena itu, KPK meminta Irwandi sebaiknya fokus pada fakta-fakta hukum yang akan dihadirkan KPK di persidangan. “Bila ingin membantah, maka bantahlah di proses persidangan,” kata Febri.

Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Irwandi telah menerima duit suap Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Duit suap itu diberikan supaya Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi. Ahmadi mengusulkan agar proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh di Bener Meriah dikerjakan oleh kontraktor yang dia tunjuk.

Selain itu, jaksa mendakwa Irwandi menerima gratifikasi senilai Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Irwandi membantah dakwaan jaksa KPK tersebut. Dia menuding dakwaan jaksa KPK politis. “Saya tidak pernah menyuruh dan diberitahukan dan tidak pernah menerima. Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik,” kata Irwandi usai sidang.[]

TEMPO.CO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Tiga Pasien Positif COVID-19 di Aceh Sembuh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Tiga pasien positif corona atau COVID-19 di Aceh dinyatakan sembuh. Mereka diperbolehkan pulang setelah...

200 Pengemudi Ojek Daring di Aceh Peroleh Bantuan Sembako

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 200 pengemudi ojek daring di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Aceh, memproleh bantuan sembako dari Forum...

Update Corona di Aceh: Sudah 37 PDP COVID-19 Pulang dari RS dan Sehat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 37 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Virus Corona atau COVID-19 di Aceh dilaporkan sembuh dan telah pulang dari...

Update Corona di Aceh: ODP Bertambah Jadi 893, PDP 45, dan Hasil Swab EY Negatif

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona atau COVID-19 di Aceh kembali bertambah. Kali ini ODP bertambah 96 orang menjadi...

Surat Wali Nanggroe Kepada Para Tenaga Medis

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyampaikan rasa terima kasih kepada para tenaga medis yang saat ini menjadi garda...

More Articles Like This