Sunday, January 26, 2020

Irwandi Yusuf Sebut Kasusnya Politis, KPK: Tidak Perlu Direspon

Must Read

Muncul di AnTuTu, Zenfone 3 Pakai Snapdragon 820

DUA HARI lalu, Asus merilis video teaser yang memperlihatkan tiga varian Zenfone 3. Mereka adalah Zenfone 3, Zenfone 3...

Pelajar Indonesia Dialog Bareng Tanri Abeng

JAKARTA | ACEHKITA.COM – Puluhan pelajar yang tengah mengikuti Forum Pelajar Indonesia di Graha Wisata Ragunan Jakarta Selatan akan...

Lumpuh Layu

Nurjanah (21), penderita lumpuh layu sejak berusia 4 bulan, terbaring di rumahnya, Desa Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Masyarakat...

Kesadaran Wisatawan Jaga Biota Laut Sabang Masih Kurang

SABANG | ACEHKITA.COM -- Kesadaran para wisatawan yang mengunjungi Sabang terhadap kelangsungan hidup biota laut, seperti terumbu karang, masih...

JAKARTA | ACEHKITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bermotif politik. Menurut KPK, perkara ini murni kasus hukum.

“Saya kira tidak perlu direspons dengan serius tudingan tersebut. Sejak awal kami memastikan perkara yang menjerat Irwandi Yusuf dan kawan-kawan ini adalah murni kasus hukum,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Senin, 26 November 2018.

KPK menyatakan melakukan penuntutan kepada Irwandi dengan bukti-bukti yang cukup. Bahkan Irwandi dijerat dengan dua dakwaan sekaligus yakni suap dan gratifikasi. Karena itu, KPK meminta Irwandi sebaiknya fokus pada fakta-fakta hukum yang akan dihadirkan KPK di persidangan. “Bila ingin membantah, maka bantahlah di proses persidangan,” kata Febri.

Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Irwandi telah menerima duit suap Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Duit suap itu diberikan supaya Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi. Ahmadi mengusulkan agar proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh di Bener Meriah dikerjakan oleh kontraktor yang dia tunjuk.

Selain itu, jaksa mendakwa Irwandi menerima gratifikasi senilai Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Irwandi membantah dakwaan jaksa KPK tersebut. Dia menuding dakwaan jaksa KPK politis. “Saya tidak pernah menyuruh dan diberitahukan dan tidak pernah menerima. Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik,” kata Irwandi usai sidang.[]

TEMPO.CO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

AJI-UNICEF Gelar Pelatihan Liputan Hak Anak untuk 25 Jurnalis Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh menggelar workshop peliputan hak anak untuk 25 jurnalis...

Djulaidi Kasim Jabat Plt Kakanwil Kemenag Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Menteri Agama RI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menunjuk Drs Djulaidi Kasim, M. Ag sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor...

Pemerintah Aceh Sampaikan Duka Cita atas Meninggalnya Bupati Bireuen

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pemerintah Aceh menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bupati Bireuen, Saifannur, di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, Kota...

Bupati Bireuen Saifannur Meninggal Dunia

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Bupati Bireuen, Saifannur, dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, Kota Medan, Sumatera Utara. Ia menghembuskan nafas...

Panglima Militer Thailand Belajar Penanganan Konflik dan Teken Kerja Sama di Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand atau Royal Thailand Army (RTA), Jenderal Apirat Kongsompong, melakukan kunjungan ke Aceh, pada Selasa...

More Articles Like This