Tuesday, February 18, 2020

Irwandi Yusuf Sebut Kasusnya Politis, KPK: Tidak Perlu Direspon

Must Read

Seratusan Guru Honorer Demo di DPRA

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Seratusan guru honorer melakukan unjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),...

Gempa Padang Dirasakan di Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Warga Provinsi Aceh ikut merasakan guncangan gempa yang berpusat di Padang Pariaman, Sumatera Barat,...

Aceh Buka 2013 dengan Inflasi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Kenaikan harga pelbagai komoditas menyebabkan Aceh mengalami inflasi 1,47 persen pada pembuka tahun 2013. Kepala...

Hermes Hotel Galang Dana untuk Korban Gempa

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM-- Hermes Palace Hotel Banda Aceh akan menggelar kegiatan Hermes Peduli untuk menggalang dana untuk korban...

JAKARTA | ACEHKITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bermotif politik. Menurut KPK, perkara ini murni kasus hukum.

“Saya kira tidak perlu direspons dengan serius tudingan tersebut. Sejak awal kami memastikan perkara yang menjerat Irwandi Yusuf dan kawan-kawan ini adalah murni kasus hukum,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Senin, 26 November 2018.

KPK menyatakan melakukan penuntutan kepada Irwandi dengan bukti-bukti yang cukup. Bahkan Irwandi dijerat dengan dua dakwaan sekaligus yakni suap dan gratifikasi. Karena itu, KPK meminta Irwandi sebaiknya fokus pada fakta-fakta hukum yang akan dihadirkan KPK di persidangan. “Bila ingin membantah, maka bantahlah di proses persidangan,” kata Febri.

Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Irwandi telah menerima duit suap Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Duit suap itu diberikan supaya Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi. Ahmadi mengusulkan agar proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh di Bener Meriah dikerjakan oleh kontraktor yang dia tunjuk.

Selain itu, jaksa mendakwa Irwandi menerima gratifikasi senilai Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Irwandi membantah dakwaan jaksa KPK tersebut. Dia menuding dakwaan jaksa KPK politis. “Saya tidak pernah menyuruh dan diberitahukan dan tidak pernah menerima. Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik,” kata Irwandi usai sidang.[]

TEMPO.CO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Busana Rumoh Syar’i di Aceh Wedding Expo 2020 Dapat Pujian dari Ketua DWP

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Aceh, Safrida Yuliani, memuji keindahan busana muslim hasil karya Rumoh Syar'i. Ia terpukau...

Persiraja Resmi Kontrak Pemain Timnas Lebanon Samir Ayass

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Persiraja resmi mengikat kontrak pemain Timnas Lebanon, Samir Ahmed Ayass, selama satu musim. Tanda tangan kontrak pemain untuk slot...

Puluhan Anak Muda Aceh Suarakan Pemenuhan HKSR

Puluhan anak muda Aceh yang mewakili lintas komunitas dan Forum Perempuan Muda menyuarakan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) untuk kelompok muda Aceh....

Jelang Kenduri Kebangsaan, Yayasan Sukma Gelar Seminar Keacehan di Unsyiah

Yayasan Sukma Bangsa bersama Forbes Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dan Universitas Syiah Kuala menggelar seminar Keacehan bertema ‘Kearifan Masa Lalu Kejayaan...

Istri Plt Gubernur Aceh Tinjau Rumah Layak Huni di Subulussalam

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati kembali meninjau penerima bantuan rumah layak huni di kawasan Desa Ciparpari Timur, Kecamatan Sultan Daulat,...

More Articles Like This