Wednesday, February 19, 2020

Gugatan Pemutusan Akses Internet Papua Berlanjut ke Persidangan

Must Read

FOTO | Giring Bola

Pemain depan Tim Nasional Aceh Jalwadi menggiring bola pada pertandingan Segi Tiga Muda Pemerintah Aceh di Stadion Lhong Raya...

Menteri Keuangan: Pendidikan Cara Mengentaskan Kemiskinan

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh menggelar kuliah umum dengan mengahadirkan Menteri Keuangan Republik...

Sekolah Perikanan Ladong di Aceh Besar Terbakar

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Gedung Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong di Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, terbakar...

4 Tewas dalam Kontak Tembak di Lamkabeu

LAMKABEU | ACEHKITA.COM - Tiga anggota Kepolisian dan satu orang dari Kelompok bersenjata diduga teroris dilaporkan tewas dalam pertempuran...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

JAKARTA | ACEHKITA.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan gugatan terhadap kebijakan pemerintah terkait pemutusan akses internet di Papua saat kejadian rusuh Agustus lalu, berlanjut ke persidangan.

Gugatan itu diajukan Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR sebagai kuasa hukum dengan nomor perkara 230/G/2019/PTUN-JKT.

Majelis hakim PTUN dalam proses dismisal Senin (2/12) menyatakan gugatan yang didaftarkan pekan lalu adalah kewenangan pengadilan TUN, sehingga hakim bisa menyidangkan perkaranya.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, proses dismisal atau pengecekan kewenangan pengadilan ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2019. Gugatan ini merupakan yang pertama menggunakan dasar gugatannya sejak PERMA tersebut terbit.

“Segala tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum itu akan beralih pada kewenangan pengadilan TUN, tadi majelis hakim sudah menyatakan ini adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara dan selanjutnya mereka akan menunjuk hakim menyidangkan perkara ini. Artinya dalam kewenangan pengadilan ini sudah selesai dan ini adalah kewenangan tata usaha negara,” katanya.

Terkait pokok perkara, Ade menyebutkan, tindakan pemerintah yang memutus akses internet di Papua dan Papua barat dianggap tidak berdasar hukum dan melanggar hukum. Tindakan itu merugikan kebebasan pers kebebasan berekspresi secara keseluruhan.

Ade menyayangkan perwakilan pemerintah yang hadir hanya kementerian komunikasi dan informatika selaku tergugat dua. Sementara tergugat pertama Presiden Joko Widodo, tidak mengirimkan perwakilannya.

“Kami sangat menyayangkan karena ini adalah proses yang legal konstitusional di pengadilan. Kalau mereka (Pemerintah) anggap tindakan tersebut sebagai tindakan yang taat hukum, harusnya datang ke persidangan,” ungkap Ade.

Pihak prinsipal atau penggugat dari AJI dan Safenet juga hadir dalam proses dismisal.

Ketua AJI Abdul Manan mengatakan, gugatan ini akan menjadi preseden baik bagi pihak yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Khusus terkait perkara ini, pemblokiran internet di Papua menurut Abdul Manan sangat merugikan.

“Pertama karena kita menganggap tindakan memblokir internet dengan kebijakan yang tidak pantas itu yaitu hanya mengeluarkan siaran pers menurut saya itu tidak proper untuk sebuah kebijakan yang berdampak sangat besar kepada kehidupan publik,” katanya.

Menurutnya, dengan pemblokiran tersebut pemerintah telah mengambil hak masyarakat untuk mengetahui informasi. Sebaiknya, jika kebijakan pemutusan internet itu perlu diambil, pemerintah mesti menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat dari sekedar press release.

“Kedua Saya kira kita juga ingin melakukan koreksi kepada pemerintah bahwa pemblokiran bukan tidak boleh dilakukan tapi kita ingin memastikan bahwa pemerintah pemblokiran itu dilakukan dengan cara yang cukup akuntabel misalnya pemerintah harus mempersiapkan argumentasi yang cukup kuat kalau bisa melalui pengadilan untuk melakukan tindakan semacam ini,” katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto mengatakan bahwa kebijakan dua kali pemutusan akses internet di Papua pada saat rusuh Agustus lalu, merugikan masyarakat secara luas. Gugatan ini hingga berlanjut ke pengadilan lantaran keberatan yang sudah disampaikan sebelumnya tidak digubris oleh pemerintah.

“Tanggapan dari pemerintah agak mengecewakan karena sampai hari ini kami tidak menerima jawaban terhadap keberatan tersebut. Proses lanjutan dari proses keberatan sebelumnya ya ke pengadilan proses pertanggungjawaban,” katanya.

Menurutnya tindakan pemutusan akses internet oleh pemerintah di Papua, telah menjadi sorotan forum internasional yang diikuti Safenet baru-baru ini.

“Tindakan ini dikecam oleh dunia internasional sebagai cara-cara baru pemerintah untuk merepresi masyarakat dalam mengontrol informasi. Kita tidak ingin pemerintah lari dari tanggung jawab,” katanya.[]

RILIS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Daftar Nama 22 Petugas Haji 2020 Kloter Aceh yang Lolos Seleksi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengumumkan 22 nama calon petugas haji Aceh yang...

Busana Rumoh Syar’i di Aceh Wedding Expo 2020 Dapat Pujian dari Ketua DWP

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Aceh, Safrida Yuliani, memuji keindahan busana muslim hasil karya Rumoh Syar'i. Ia terpukau menyaksikan peragaan model yang mengenakan...

Persiraja Resmi Kontrak Pemain Timnas Lebanon Samir Ayass

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Persiraja resmi mengikat kontrak pemain Timnas Lebanon, Samir Ahmed Ayass, selama satu musim. Tanda tangan kontrak pemain untuk slot...

Puluhan Anak Muda Aceh Suarakan Pemenuhan HKSR

Puluhan anak muda Aceh yang mewakili lintas komunitas dan Forum Perempuan Muda menyuarakan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) untuk kelompok muda Aceh....

Jelang Kenduri Kebangsaan, Yayasan Sukma Gelar Seminar Keacehan di Unsyiah

Yayasan Sukma Bangsa bersama Forbes Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dan Universitas Syiah Kuala menggelar seminar Keacehan bertema ‘Kearifan Masa Lalu Kejayaan...

More Articles Like This