BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pembuatan videotron seharga Rp8,5 miliar milik Dinas Pendidikan Aceh dinilai menghambur-hamburkan uang negara. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Gubernur Zaini Abdullah untuk membatalkan proyek itu.
“Gubernur harus berani menghentikan pengadaan videotron itu, jangan melindungi kalau itu bertentangan dengan aspirasi publik,” ujar Koordinator MaTA Alfian kepada acehkita.com, Rabu (20/7/2016).
Menurut Alfian, Dinas Pendidikan masih punya tugas besar untuk meningkatkan mutu pendidikan Aceh, ketimbang menyediakan sarana reklame digital di lima daerah.
Seharusnya, kata Alfian, Kepala Dinas Pendidikan Hasanuddin Darjo memikirkan upaya perbaikan kualitas pendidikan, kesejahteraan dan peningkatan kapasitas guru, serta sarana pendidikan di provinsi bekas konflik dan tsunami ini.
“Masih banyak sekolah yang belum terakreditas mulai dari jenjang SD hingga SMK. Seharusnya itu diperlukan pemikiran dan penindakan segera, bukan videotron,” lanjut Alfian.
Kasus proyek pembuatan videotron heboh dalam sepekan terakhir. Dinas Pendidikan berencana membangun lima videotron di daerah dengan harga fantastis, Rp8,5 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo menyebutkan videotron itu dibuat untuk edukasi masyarakat. Program ini sudah ada sejak 2015 lalu dan atas permintaan pemerintah kabupaten/kota. []