BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Ketua DPRA Hasbi Abdullah menyatakan, penyelesaian sengketa tanah warga di lima kecamatan di Aceh Timur dengan PT Bumi Flora akan menjadi agenda utama DPRA setelah pembahasan anggaran.
Menurutnya, DPRA akan membentuk tim khusus untuk menangani masalah sengketa tersebut. “Paling lambat pertengahan Maret mereka sudah mulai turun ke lapangan, apapun hasilnya akan diberitahukan pada warga,” kata Hasbi saat menerima perwakilan korban sengeketa tanah dengan PT Bumi Flora.
Menurut Hasbi, sebelum ke lapangan pihaknya juga akan memanggil tim-tim penyelesaian sengketa tanah yang pernah dibentuk pemerintah, untuk menanyakan sejauhmana penanganan masalah tersebut.
Mustiqal Syahputra, kuasa hukum dari masyarakat, menyatakan, sebelumnya bupati Aceh Timur pernah berjanji akan memberikan 3.500 hektar lahan cadanagan milik PT Bumi Flora pada warga yang sedang bersengketa. “Namun saat dilakukan pemetaan ternyata tanah yang dijanjikan tersebut merupakan tanah milik masyarakat,” jelas dia.
Menurutnya, dari 3.500 hektar tanah yang dijanjikan tersebut, 2.500 hektar di antaranya merupakan lahan persawahan yang digarap warga, 800 hektar pemukiman, dan selebihnya sudah ditanam sawit secara ilegal oleh PT Bumi Flora.
“Seharusnya kalau mau menggantikan tanah warga, perusahaan tersebut harus membebaskan tanah negara kemudian diberikan pada warga,” kata dia saat mendampingi warga berdelegasi ke DPRA. []