BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dilantik pada 30 September harus berani memangkas tunjangan berlebihan bagi pejabat, yang dinilai mubazir.
“Seperti pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK). Padahal, kinerja Pemerintah masih saja lamban. Ini bisa dihilangkan saat membahas RAPBA ke depan,” kata Saifuddin Bantasyam, sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, kepada acehkita.com, Selasa (13/10).
Dewan baru juga diharapkan tak terlalu menuntut fasilitas-fasilitas mewah, sebagaimana kebiasaan para wakil rakyat sebelum-sebelumnya. “Jangan ikut menghamburkan-hamburkan uang, seperti yang sudah-sudah. Sudah saatnya mengurangi study banding, dan harus malu meminta fasilitas mewah,” ujarnya.
Anggota parlemen hasil pemilihan April lalu didominasi kader Partai Aceh, partai yang dibentuk pentolan Gerakan Aceh Merdeka. Bantasyam menilai bahwa kemenangan partai ini sebagai wujud simpati rakyat Aceh yang ingin melihat perubahan di kalangan legislatif.
Jika harapan masyarakat ini tak bisa diwujudkan oleh parlemen yang 33 anggotanya dari Partai Aceh, maka kinerja lembaga terhormat itu dinilai gagal dan tidak ada bedanya dengan periode 2004-2009, sebut akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala itu.
Saifuddin mengatakan, tugas utama Dewan sekarang adalah fokus mengkritisi pemakaian anggaran oleh eksekutif. Selama ini, masalah utama di Aceh adalah tidak transparannya penggunaan anggaran, sehingga pembangunan tak merata dan tertinggal.
Meski sudah diberi tunjangan prestasi hingga belasan juta perbulan, Saifuddin menilai, eksekutif Aceh masih berkerja lamban dan enggan menghabiskan anggaran untuk pembangunan.
Pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mengalami ketakutan berlebihan akan terjerat korupsi, seiring dengan gencarnya pemantauan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah.
Ketakutan itu berefek pada berbelitnya birokrasi dalam pencairan dana, sehingga banyak proyek pembangunan di Aceh penyelesaiannya tak sesuai target bahkan terlantar.
“SKPA sekarang lebih suka memilih menghabiskan dana kepada hal-hal berbau seminar, yang mudah diawasi oleh mereka sendiri,” kata Saifuddin.
Dia menekankan, parleman Aceh ke depan harus benar-benar kritis mengawasi pelaksanaan program pembangunan telah dibuat. Tak seperti sebelumnya, akibat kurangnya pengawasan legislatif, pembangunan Aceh tak mengalami kemajuan pesat, meski Anggaran pembangunannya mencapai Rp 8 trilyun lebih.[]