BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Partai Demokrat mengaku optimis bahwa DPR Aceh akan mengakomodasi calon perseorangan (independen) dalam Rancangan Qanun Pemilihan Kepala Daerah yang akan dibahas selama dua pekan, pada 6 September nanti. Demokrat juga mengaku melobi Partai Aceh untuk menerima jalur perseorangan.
“Ya harus memasukkan klausul calon independen. Kalau tidak, berarti nanti gubernur tidak mau teken lagi,” kata Ketua Partai Demokrat Aceh Mawardy Nurdin saat ditemui di sela-sela penandatanganan Nota Kesepahaman Merger Atjeh United dengan Persiraja, di kediaman Walikota Banda Aceh di Blang Padang, Sabtu siang.
Qanun Pilkada yang disahkan Parlemen pada 28 Juni lalu batal demi hukum setelah Gubernur Irwandi menolak menandatanganinya. Penolakan itu lantaran Qanun tidak mengakomodasi klausul calon perseorangan dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada. Pada pertemuan tingkat tinggi di Jakarta 3 Agustus lalu dicapai kesepakatan bahwa eksekutif dan legislatif akan membahas ulang rancangan qanun dengan klausul independen sebagai prasyarat pembahasan.
“Hal-hal yang belum disepakati kemarin, itu yang akan disepakati dalam pembahasan ulang Rancangan Qanun Pilkada,” ujar Mawardy.
Ia memastikan sikap anggota Parlemen dari Partai Demokrat akan tetap mendukung diakomodasinya calon perseorangan. Demokrat, Golkar, PKS, PPP menyatakan abstain pada voting pengesahan 28 Juni lalu. Lantas, bagaimana jika voting pengesahan qanun kalangan partai nasional kembali dikalahkan?
“Kita lihat nanti. Apalagi kemarin kan ada partai nasional yang bergabung ke sana, seperti PAN, PKPI. Partai Aceh jumlah kursinya kan cuma 33,” sebut walikota Banda Aceh ini.
Mawardy mengaku pihaknya aktif melobi pimpinan Partai Aceh agar melunak, supaya konflik regulasi pilkada bisa segera diselesaikan. “Kita melobi mereka agar mengakomodasi calon perseorangan,” kata dia. []