BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Barat Daya hingga kini belum memiliki bendahara. Akibatnya, mereka terpaksa harus ngutang ke pelbagai pihak untuk seluruh keperluan kantor.
Ketua Panwaslu Abdya, Rahmah Rusli, mengatakan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan bupati dan Sekda setempat terkait permasalah bendahara. Namun, hingga kini belum ada respon dari dari pemerintah setempat. Padahal, Panwaslu Abdya sudah mengajukan beberapa nama untuk ditetapkan sebagai bendahara.
“Sampai sekarang kita belum ada bendahara. Sekarang kami utang di mana-mana,” kata Rahmah saat ditemui di Banda Aceh, Senin (21/10/2013).
Informasi yang diperoleh, kata Rahmah, hingga saat ini bupati Aceh Barat Daya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan Panwaslu bentukan pusat. “Bupati Abdya tetap komit dengan Panwaslih-nya,” jelasnya.
Terkait masalah keuangan, lanjutnya, Panwaslu Aceh Barat Daya kini terpaksa harus mengutang dari pelbagai pihak untuk mencukupi semua kebutuhan perkantoran. Namun saat ditanya jumlah utang Panwaslu, Rahmah mengatakan tidak mengetahui jumlah persisnya.
“Jumlahnya saya tidak tau. Karena Kepala Sekretaris kantor yang mengurus semua itu. pokoknya semua peralatan kantor seperti komputer itu kami ngutang semua dan masih banyak yang harus kami utang lagi,” ungkapnya.
Menurut Rahmah, Panwaslu Aceh Barat Daya sudah mencari bendahara hingga ke Subulussalam. “Pada hakikatnya bupati Subulussalam menyambut baik tapi beliau juga minta surat keputusan dari gubernur. Sepertinya sulit kita mendapatkan surat izin dari gubernur,” ujarnya.
Rahmah berharap, bupati Aceh Barat Daya dapat menerima kehadiran Panwaslu karena tugas mereka untuk mengawasi setiap tahapan Pemilihan Umum 2014.
“Hampir semua daerah tidak menerima Panwaslu bentukan pusat. Tapi sekarang sudah banyak bupati atau walikota yang menerima kehadiran Panwaslu. Kami juga berharap agar bupati kami dapat menerima dengan iklas kehadiran Panwaslu ini,” harapnya.[]