BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menurut Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (Aksindo) Aceh, tidak berdampak signifikan bagi sebagian masyarakat Aceh. Kendati demikian, masyarakat diminta lebih kritis menyikapi kenaikan BBM tersebut.
“Memang bagi sebagian masyarakat Aceh kenaikan harga BBM itu tidak berdampak signifikan, namun masyarakat harus kritis menyikapinya karena kenaikan BBM akan menjadi momok baru penghambat laju pembangunan Aceh,” sebut Ketua Aksindo Aceh, T Zainal TD, dalam rilis yang dikirim ke sejumlah media, Ahad (18/3).
Menurut Zainal, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi biaya konstruksi di semua bidang. Salah satu, sebutnya, yang paling ril adalah biaya transportasi untuk mengangkut berbagai material pembangunan akan naik perlahan-lahan.
“Sejalan dengan itu, biaya untuk produksi material seperti semen pasti meningkat juga. Bahkan material bangunan lainnya seperti kayu, cat juga berpotensi naik karena akan memunculkan kesenjangan harga antarsatu produk material pembangunan tertentu. Tidak mungkin harga yang satu naik, sementara yang lain tidak,” ujarnya.
Secara umum, Zainal memprediksikan, dengan peningkatan harga BBM senilai Rp1500, paling tidak para pengusaha yang terlibat di pelbagai sektor produksi material dan jasa pembangunan akan menaikkan 10-20 persen harga material dan jasa yang dikeluarkan. Kontraktor pun pasti tidak tinggal diam. Mereka tentunya akan meminta penyesuaian kembali kontrak konstruksi yang dilakukan dengan pemerintah, dan pihak-pihak tertentu.
“Ini hambatan lainnya yang mungkin terjadi karena akan ada biaya tambahan yang tak kecil,” sebut Zainal.
Hanya saja yang lebih dikhawatirkan, dia tak yakin para kuli bangunan dan tenaga lapangan yang seharusnya mendapatkan apresiasi lebih justru gajinya takkan dirasionalisasikan. Yang tak kalah membuatnya prihatin, bukan tak mungkin akan terjadi pengurangan tenaga kerja untuk menyeimbangkan kenaikan biaya produksi dan jasa.
“Inilah bahaya kenaikan BBM. BBM dinaikkan sementara pemerintah lepas tangan begitu saja. Wajarlah kalau banyak pihak menolak kenaikan BBM,” katanya. “Toh BBM dinaikkan, gaji buruh justru sejumlah itu-itu saja. Ini akan memunculkan konflik baru.”
Berbeda halnya dengan industry ritel yang dapat meluncurkan berbagai program promosi (promo-red) besar-besaran untuk menjaga kenyamanan konsumen. Menurut Zainal, hal itu tidak berlaku di dunia konstruksi. “Kalau naik yang satu, pasti dinaikkan yang lain. Nggak ada promo-promoan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Sekretaris Aksindo Samsul B Ibrahim mengatakan, Pemerintah Aceh tidak boleh hanya manut pada kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu daerah yang akan merasakan dampak kenaikan BBM, dirinya meminta Pj Gubernur Aceh Tarmizi A Karim untuk ikut memberikan pandangan kritisnya kepada Pemerintah Pusat.
“Aceh itu jangan jadi daerah yang ikut-ikutan. Sebagai daerah yang otonom, kita pun harus memiliki kajian sendiri sehingga kepentingan Aceh khususnya perihal kenaikan BBM ini dapat terakomodir,” pintanya.
Di lain sisi jika saja biaya material dan jasa kontruksi ikut meningkat, dia meminta anggota asosiasinya agar turut merasionalkan biaya pekerja lapangan. “Hal itu harus dilakukan anggota asosiasi agar tercipta harmonisasi jasa konstruksi yang professional,” pungkas Samsul. []