Thursday, April 9, 2020

Badan Publik di Aceh Banyak Tidak Informatif

Must Read

16 Unit Toko di Matang Terbakar

BIREUEN | ACEHKITA.COM -- Sebanyak enam belas unit rumah toko berlantai dua di Pasar Ikan Lama Keude Matang Geulumpang...

Komunitas Motor Pulsar Touring ke Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Puluhan pecinta sepeda motor produksi Bajaj yang tergabung dalam Pulsar Owner (Power) Indonesia melakukan...

Jokowi Dituntut Cabut Remisi untuk Pembunuh Jurnalis Prabangsa

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Puluhan jurnalis, mahasiswa pegiat pers kampus dan aktivis LSM di Banda Aceh berdemontrasi menuntut...

Babi Masuk Kampung, Pemko Banda Aceh Gelar Rapat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Terkait banyaknya babi hutan yang masuk ke perkampungan, Pemerintah Kota Banda Aceh berencana untuk...

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Komisi Informasi Aceh (KIA) menggelar acara penganugerahan keterbukaan informasi publik, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Kamis 27 Desember 2018. Anugerah tersebut diberikan kepada badan publik yang telah dinilai kepatuhannya dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Anugerah kepada Badan Publik diserahkan langsung oleh Plt Gubenur Aceh, Nova Iriansyah. Para Kepala Dinas, perwakilan Instansi vertikal dan Pimpinan Partai Politik hadir dalam agenda tersebut.

Ketua KIA, Afrizal Tjoetra mengatakan acara tersebut merupakan puncak dari serangkaian tahapan dan proses evaluasi Badan Publik (BP) 2018 di Aceh. Sebelumnya, KIA juga sudah menggelar acara yang sama pada tahun 2017 lalu.

Menurutnya, evaluasi Badan Publik merupakan agenda tahunan Komisi Informasi untuk mengetahui lebih jauh kepatuhan BP dalam melaksanakan UU KIP. Pada tahun ini, KIA melakukan evaluasi pada 81 Badan Publik bekerjasama dengan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). “Evaluasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), 20 Partai Politik, dan 15 instansi vertikal yang ada di Aceh,” kata Afrizal.

Hasil akhir penilaian, ditemukan masih banyak BP yang tidak informatif. Dari 81 BP yang dinilai, hanya 5 BP yang masuk kategori menuju informatif (6,17 persen), cukup informatif 8 BP (9,87 persen), kurang informatif 4 BP (4,93 persen), dan tidak informatif 64 BP (79,01 persen). “Hal ini menunjukkan BP di Aceh masih banyak yang tidak informatif,” kata Afrizal.

Dengan kenyataan tersebut, Afrizal berharap adanya kemauan yang tinggi serta komitmen Pemerintah Aceh dan semua Badan Publik di Aceh untuk melaksanakan UU KIP, karena pelaksanaan UU KIP masih di luar harapan. “Apalagi, pelaksaaan UU KIP menjadi bagian tak terpisahkan dengan salah satu program unggulan Pemerintah Aceh 2018-2022 terutama Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)”.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan Anugerah Keterbukaan Informasi Pubik adalah bentuk apresiasi untuk mengukur kinerja yang dilakukan lembaga negara. “Kegiatan ini juga diharapkan akan meningkatkan partisipasi lembaga negara pada proses evaluasi yang dilakukan oleh KIA setiap tahunnya.”

Nova mengimbau seluruh SKPA dan lembaga negara untuk berpartisipasi pada proses evaluasi KIA pada tahun-tahun mendatang. “Sebagai Kepala Pemerintah Aceh, saya menghimbau tahun depan partisipasi lembaga harus lebih ditingkatkan, agar secara legitimasi kita akan menjadi lebih baik lagi. Tahun ini secara kualitatif kita sudah sesuai standar, namun secara kuantitatif masih rendah.”

Syarat pemerintahan yang baik, kata Nova adalah pemerintahan yang diselenggarakan secara terbuka transparan dan partisipasipatoris. Upaya ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Keterbukaan diharapkan dapat menghasilkan tata kelola badan publik yang transpparan, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggung jawab,” ujar Plt Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur mengapresiasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh yang telah berhasil menjadikan Aceh sebagai daerah yang selalu mendapatkan anugerah KIP tingkap nasional.

Tahun 2018 ini, Pemerintah Aceh kembali memperoleh peringkat KIP kategori Provinsi untuk Kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. “Keberhasilan ini tentu hasil kerja keras dan kita patut berbangga.” []

Berikut adalah peringkat penilaian badan publik di Aceh, tahun 2018
Kategori SKPA

  1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
  2. Dinas Kesehatan Aceh
  3. Dinas Syariat Islam Aceh
  4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  5. Badan Pengmbangan Sumberdaya Manusia Aceh
  6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
  7. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
  8. Sekretariat Daerah Aceh
  9. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
  10. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh

Kategori Instansi Vertikal

  1. Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh
  2. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
  3. Badan Pengawasan Keuangan Aceh dan Pembangunan Perwakilan Aceh
  4. Badan Pusat Statistik
  5. Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
  6. Komisi Independen Pemilihan

Kategori Partai Politik

  1. DPD Partai Golongan Karya Provinsi Aceh
  2. DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh
  3. DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Aceh
  4. DPP Partai Naggroe Aceh
  5. DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Aceh
  6. DPP Partai Daerah Aceh
  7. DPW Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Aceh
  8. DPW Partai Keadialan Sejahtera

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Tiga Pasien Positif COVID-19 di Aceh Sembuh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Tiga pasien positif corona atau COVID-19 di Aceh dinyatakan sembuh. Mereka diperbolehkan pulang setelah...

200 Pengemudi Ojek Daring di Aceh Peroleh Bantuan Sembako

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 200 pengemudi ojek daring di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Aceh, memproleh bantuan sembako dari Forum...

Update Corona di Aceh: Sudah 37 PDP COVID-19 Pulang dari RS dan Sehat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 37 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Virus Corona atau COVID-19 di Aceh dilaporkan sembuh dan telah pulang dari...

Update Corona di Aceh: ODP Bertambah Jadi 893, PDP 45, dan Hasil Swab EY Negatif

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona atau COVID-19 di Aceh kembali bertambah. Kali ini ODP bertambah 96 orang menjadi...

Surat Wali Nanggroe Kepada Para Tenaga Medis

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyampaikan rasa terima kasih kepada para tenaga medis yang saat ini menjadi garda...

More Articles Like This