Wednesday, February 26, 2020

Aturan IMEI Berlaku 18 April 2020, Bagaimana Nasib Ponsel BM?

Must Read

Bom Sisa Konflik Ditemukan

Tim Gegana Penjinak Bom Polda Aceh membawa bom rakitan yang ditemukan warga Krueng Mak Kecamatan Simpang Tiga, Aceh Besar,...

FOTO | Rumah Rusak

Sebuah rumah di Gampong Baro, Mane, Pidie, yang rusak akibat gempa berkekuatan 6,0 dan 5.1 SR, Selasa (22/1/2013).

Unjuk Rasa IAKMI

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) melakukan unjuk rasa di bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Kamis (12/11). Mereka mendesak...

Listrik Solar Sell

Warga menghidupkan lampu tenaga surya yang dipasang di rumahnya di Desa Mareu Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Listrik tenaga surya...

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Menteri (Permen) tentang pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) menggunakan identifikasi nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada 18 Oktober lalu.

Aturan ini akan berlaku efektif pada 18 April 2020, setelah melalui fase sosialisasi selama 6 bulan sejak Permen tersebut ditanda tangani. Adanya aturan IMEI mendapat respons beragam dari masyarakat.

Banyak masyarakat yang merasa khawatir tentang nasib ponsel mereka yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di data Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kasi Standar Kualitas Layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dimas Yanuarsyah berkata, pengguna ponsel BM saat ini tidak perlu khawatir atau cemas. Menurutnya, pengguna tidak perlu mendaftarkan nomor IMEI mereka, ketika tidak ada dalam sistem.

“Kalau pengguna ponsel BM saat ini sudah terlanjur pakai atau membeli. Tidak perlu khawatir, walaupun baru beli dan aktif saat satu hari sebelum 18 April 2020. Tapi setelah tanggal itu, ponsel tidak bisa aktif lagi,” katanya dalam acara Sosialisasi Aturan IMEI di ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa (26/11).

Lebih lanjut Dimas menjelaskan, sistem di Kemenperin akan otomatis mendaftar ponsel-ponsel BM yang telah aktif di wilayah Indonesia sebelum 18 April 2020. Dengan begitu pengguna tidak perlu repot mendaftar perangkat mereka ke Kemenperin yang digunakannya saat ini.

Pemerintah saat ini sudah menyediakan situs khusus untuk cek nomor IMEI yang beralamat di imei.kemenperin.go.id. Ketika pengguna tidak menemukan nomor IMEI di situs tersebut, maka pengguna tidak perlu melakukan apa pun karena perangkat sudah aktif.

Beda soal ketika ponsel BM belum diaktifkan setelah tanggal 18 April 2020, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi penggunanya dan perangkat akan diblokir.

Saat aturan ini telah berlaku, perangkat seluler seperti smartphone atau tablet yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di database Kemenperin akan terblokir dan tidak bisa digunakan untuk telepon, SMS, hingga tersambung ke jaringan internet yang disediakan operator seluler di Indonesia.

Dimas mengatakan, aturan IMEI ini memberikan banyak manfaat bagi pedagang dan konsumen, serta negara. Bagi konsumen, mereka akan mendapatkan ponsel yang legal dengan kualitas terbaik dan garansi resmi dari vendor.

Sementara untuk pedagang, mereka bakal mendapatkan keuntungan kepastian soal tata niaga yang baik. Dan diberantasnya ponsel BM diharapkan bisa meningkatnya pajak yang masuk ke negara.[]

kumparan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Jajan Pakai Uang Palsu, Dua Warga Aceh Ditangkap Polisi

LHOKSEUMAWE | ACEHKITA.COM - Dua warga Aceh ditangkap polisi di Kota Lhokseumawe, setelah jajan makanan dan minuman dengan uang...

Diskusi Quo Vadis Rencana Investasi Aceh, Yuk!

Institute for Strategic and Policy Studies (ISPS) yang berkantor di Jakarta, bekerja sama dengan Aceh Bisnis Club (ABC) Jakarta, dan Donya Ekonomi Aceh (DEA),...

Wali Nanggroe Bertemu Dubes Uni Eropa Bahas MoU Helsinki

JAKARTA | ACEHKITA.COM - Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-haythar bertemu Duta Besar (Dubes) Uni Eropa delegasi untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket, membahas...

Daftar Nama 22 Petugas Haji 2020 Kloter Aceh yang Lolos Seleksi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengumumkan 22 nama calon petugas haji Aceh yang lulus dalam seleksi petugas haji...

Busana Rumoh Syar’i di Aceh Wedding Expo 2020 Dapat Pujian dari Ketua DWP

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Aceh, Safrida Yuliani, memuji keindahan busana muslim hasil karya Rumoh Syar'i. Ia terpukau menyaksikan peragaan model yang mengenakan...

More Articles Like This