BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2013 membengkak menjadi Rp11,785 trilyun dari usul sebelumnya Rp9,058 trilyun. Penambahan ini menyebabkan APBA defisit sekitar Rp1,6 trilyun. Apa kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah terhadap pembengkakan anggaran itu?
Ditemui usai pengesahan RAPBA 2013 di ruang sidang utama DPRA Jumat (1/2/2013) malam, Gubernur Zaini menyebutkan, pembengkakan anggaran itu disebabkan banyak program yang tahun sebelumnya tidak tuntas dikerjakan.
“Ini suatu cadangan yang harus kita alokasikan, kalau ndak, di mana kita ambil itu itu bila mendadak perlu,” kata Zaini Abdullah kepada wartawan.
Ia memastikan pembengkakan itu bukan untuk upaya eksekutif menggelembungkan anggaran.
“Itu memang pada kenyataannya,” lanjut mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka itu. “Lihat saja banyak sekali proposal yang tidak bisa kita setujui, bukan tidak disetujui, tapi tidak sempat dan tidak mungkin untuk disetujui.”
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh mengajukan RAPBA ke Parlemen dengan pagu anggaran sebesar Rp9,058 trilyun. Namun di tengah-tengah pembahasan, pada 21 Januari lalu, Gubernur mengajukan usulan dana tambahan senilai Rp1,824 trilyun.
Pada saat pembahasan di parlemen, rupanya terjadi penambahan lagi sehingga menjadi Rp2,727 triliun. Akibatnya, anggaran 2013 membengkak menjadi Rp11,785 trilyun.
Dalam surat bernomor 903/3883 tertanggal 21 Januari 2013, Gubernur Zaini mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,842 trilyun. Menurut Gubernur, pagu anggaran sebelumnya yang sudah disepakati Rp9,058 trilyun masih dirasa kurang.
“Kami perkamlumkan bahwa masih ada beberapa prioritas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, operasional rutin satuan kerja, berbagai bentuk bantuan termasuk bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota, dana pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan yang mendesak, belum sepenuhnya tertampung dalam RAPB yang telah disepakati,” tulis Gubernur dalam suratnya.
Gubernur pun merincikan 51 usulan alokasi anggaran tambahan itu, di antaranya program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp600 milyar, rehab rumah Kapolda dan Wakapolda sebesar Rp4,350 milyar, lanjutan pembangunan rumah wali nanggroe Rp10 milyar, dan anggaran operasional wali nanggroe Rp40 milyar.
Kepada Waspada, Gubernur Zaini menyebutkan, penambahan anggaran itu akan dipriotitaskan bagi program kesejahteraan rakyat, terutama bagi eks kombatan yang saat ini masih butuh perhatian pemerintah dan kebutuhan lain yang mendesak.
Fraksi Partai Demokrat, dalam pandangan akhirnya menilai penambahan anggaran itu tidak lazim.
“Penambahan plafon anggaran sebesar Rp2,727 trilyun tidak melalui mekanisme dan prosedur pembahasan yang lazim, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Tanwier Mahdi dalam persidangan paripurna di Gedung DPRA, Jumat (1/2/2013).
Disebut tidak lazim, Gubernur bilang, “Apa alasan tidak lazim? Apa yang kita usahakan sekarang itu untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan lain.” []