CALANG | ACEHKITA.COM – Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma, menyebutkan di Kabupaten Aceh Jaya terdapat 13 mukim yang memiliki hutan adat. Hal tersebut menurutnya menjadi peluang bagi mukim untuk mengusulkan penetapan wilayah dan hutan adat kepada pemerintah kabupaten dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
“Jumlah 13 mukim di Aceh Jaya yang memiliki hutan adat ini berdasarkan hasil identifikasi awal yang kita lakukan,” sebutnya, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (1/8).
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menggelar Workshop Penyiapan Usulan Hutan Adat Mukim Kabupaten Aceh Jaya di Aula Bappeda Aceh Jaya, Rabu (1/8). Workshop tersebut, menurut Zulfikar, bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi potensi hutan adat mukim di Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan langsung oleh imum mukim bersama panglima uteun yang tahu kondisi di lapangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Jaya, Yusri Sofyan, mengatakan dengan adanya hutan hutan pengelolaannya bisa kembali dilakukan dengan cara-cara yang arif dan berkelanjutan sesuai dengan aturan adat setempat.
“Hutan adat ini sangat penting, karena selama ini kita yang punya lahan, warisan milik nenek moyang kita kepada anak cucunya, tapi sayangnya ketika kita mau kelola sudah kena HPH, hutan lindung atau izin lainnya,” sebut Yusri.
Selain dua mukim yaitu Krueng Sabee dan Panga Pasi yang menjadi percontohan penetapan hutan adat, Yusri berharap paling tidak di masing-masing kecamatan ada satu mukim yang ditetapkan hutan adatnya.
Lebih lanjut, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Aceh Jaya, Heri Gunawan, menyebutkan, workshop yang dihadiri oleh MAA kabupaten, Ketua Serikat Mukim Aceh Jaya, 17 imum mukim dan panglima uteun se-kabupaten, merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan percepatan penetapan hutan adat di Kabupaten Aceh Jaya.
“Kami berharap agar mukim-mukim dapat mengambil peluang ini dengan cepat dan sebaik-baiknya demi kedaulatan atas wilayah dan sumber dayanya,” pungkas Heri.[]
