Sunday, March 29, 2020

Wapres Isyaratkan Pusat Setujui Permintaan Aceh soal Migas

Must Read

Kepala Dinas Kehutanan Diperiksa Polisi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Hanifah Affan, diperiksa Direktorat Reserse dan Kriminal (Reskrim)...

Plt. Gubernur Aceh Dipeusijuek

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Soedarmo bersilaturrahmi dengan seluruh pejabat Forkopimda Aceh...

Besok, Menteri BUMN Buka Simposium Akuntansi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Simposium Nasional Akuntansi yang akan diikuti hampir 1.000 akuntan dari seluruh Indonesia akan dibuka...

Kader PNA Ditembak, Polisi Belum Temukan Proyektil

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Kepolisian Resort Pidie tidak menemukan proyektil peluru di lokasi penemuan jenazah Muhammad Zainal Abidin,...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

JAKARTA — Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan minyak dan gas masih berlangsung. Pemerintah Aceh bersikukuh meminta agar RPP memberikan kewenangan agar Aceh bisa mengelola migas hingga 200 mil lepas pantai. Namun, Pusat bilang hanya 12 mil atau yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif saja.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan Pusat akan mengakomodasi permintaan Pemerintah Aceh. Menurut Kalla, Pusat memperhatikan permintaan Aceh untuk mengelola migas lebih dari 12 mil.

Pusat akan membahas kembali mengenai ini dalam rapat konsultasi yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Pemerintah Aceh.

“Kami memberikan perhatian untuk permintaan mereka mengolah lebih dari 12 mil,” ujar JK di kantornya, seperti dilansir Tempo.co, Kamis, 30 April 2015.

RPP migas memang paling alot diperdebatkan antara pemerintah pusat dan Aceh. Pemerintah Aceh meminta pengelolaan minyak di atas Zona Ekonomi Ekslusif atau hingga 200 mil sebesar 70 persen dan pusat 30 persen, sementara pusat meminta sebaliknya, Aceh hanya dapat mengelola migas sejauh 12 mil.

Pembagian dan pengelolaan minyak dan gas merupakan salah satu butir Nota Kesepakatan Damai Helsinki dan dituangkan lagi dalam Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Hanya saja, sejak disahkan sembilan tahun lalu, butir ini belum bisa diimplementasikan karena terganjal RPP. []

TEMPO.CO Sumber Foto: Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Cegah Corona, Masjid Raya Baiturrahman Disemprot Disinfektan Sebelum Salat Jumat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Enam belas personel gabungan dari unit KBR (kimia, biologi, radio aktif) Detasemen Gegana Satuan...

Cegah Penyebaran Corona, Arab Saudi Hentikan Shalat Berjamaah di Masjid

RIYADH – ACEHKITA.COM – Pemerintah Arab Saudi, hari Selasa waktu setempat (Rabu dini hari WIB), menghentikan sementara pelaksanaan shalat berjamaah di semua masjid negara...

Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Aceh Liburkan Sekolah Mulai Besok

Mengantisipasi meluasnya penyebaran virus corona atau Covid-19, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, meliburkan sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Aceh, mulai besok, Senin (16/3/2020). Penegasan...

Biaya Haji Aceh 2020 Rp 31.454.602, Termurah se-Indonesia

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 untuk Jamaah Calon Haji asal embarkasi Aceh sebesar Rp 31.454.602 per jamaah, sedangkan besaran Bipih 1441 H/2020...

Persiraja Jadi Klub Pertama di Liga 1 2020 yang Didenda Komdis PSSI

Komite Disiplin (Komdis) PSSI mengeluarkan keputusan dari hasil sidang yang dilakukan pada Senin (9/3/2020) lalu. Ada 3 hukuman yang diberikan buat klub dan individu...

More Articles Like This