BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Eks petinggi Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud mengatakan fungsi dari wali nanggroe merupakan sebagai pemersatu masyarakat serta menjaga kebudayaan dan adat Aceh.
“Wali nanggroe merupakan sebagai pemersatu,” kata Malk kepada wartawan usai menghadiri peringatan HUT TNI yang ke 67 di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Jumat (5/10).
Seperti diberitakan media ini beberapa waktu lalu, anggota Panitia Khusus Rancangan Qanun Wali Nanggroe DPR Aceh Abdullah Saleh menyebutkan, pihaknya menawarkan agar Malik Mahmud dikukuhkan secara langsung sebagai wali nanggroe begitu qanun yang mengatur soal ini disahkan. Namun, sebelumnya, Pansus akan terlebih dahulu menggelar rapat dengar pendapat untuk mencari masukan rancangan qanun tersebut.
Rancangan Qanun Wali Nanggroe terdiri atas 10 bab dengan 25 pasal. Ini merupakan kali kedua eksekutif dan legislatif membahas rancangan qanun tersebut. Sebelumnya, pada penghujung 2009, DPRA telah mengesahkan Qanun Wali Nanggroe namun gagal berlaku karena tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh kala itu, Irwandi Yusuf.
Malik beharap qanun segera disahkan agar lembaga wali nanggroe dapat dibentuk. “Proses pembahasan di DPRA sedang berjalan dengan baik,” ujar Malik.
Selain itu, Malik meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini-Muzakir bersih dan efisien serta mendengar aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat. “Pemerintah baru harus bersih,” ungkapnya.
Malik menambahkan, untuk kondisi Aceh sekarang ini sangat kondusif sehinga pembangunan Aceh ke depan dapat berjalan dengan lancar. “Kondisi Aceh wajib dijaga oleh semua pihak,” pungkasnya.[]