BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Uni Eropa akan segera mengakhiri sejumlah program yang terkait dengan proses perdamaian di Aceh. Sejak 2005, Uni Eropa telah membantu Aceh di bidang pembangunan pascatsunami dan konflik.
Sejak berada di Aceh pada 2005, selepas tsunami yang menelan tak kurang dari 150 ribu jiwa, Uni Eropa hadir di Aceh. Selain membantu korban tsunami, Uni Eropa juga aktif dalam mendukung proses perdamaian yang dicapai Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Agustus 2005. Eropa mengirimkan puluhan pemantau perdamaian yang tergabung dalam Aceh Monitoring Mission.
Selain itu, Uni Eropa juga mendanai program kerjasama International Organization for Migration dengan Kepolisian Daerah Aceh dalam rangka reformasi dan peningkatan kapasitas personel kepolisian; misi Crisis Management Initiative yang terlibat dalam memantau proses implementasi butir-butir kesepakatan damai; pembentukan penjaga hutan (ranger) melalui Fauna and Flora International; dan peningkatan kapasitas pemerintahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui GIZ (lembaga donor milik Jerman).
Kepala Perwakilan Uni Eropa di Aceh, Giovanni Serritella, mengatakan, program Aceh Peace Program Support (APPS) akan berakhir secara resmi pada akhir Juni 2012.
“Ini merupakan akhir dari dukungan Uni Eropa terhadap proses perdamaian,” kata Giovanni kepada wartawan di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (23/5).
Uni Eropa menggelontorkan 45 juta Euro untuk mendukung program perdamaian Aceh sejak 2005 lalu, serta 300 juta Euro untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami.
Meski akan menutup sejumlah program dukungan terhadap perdamaian, Uni Eropa masih akan terus membantu Aceh. “Beberapa proyek masih dilanjutkan,” kata Giovanni.
Ke depan, Uni Eropa akan memfokuskan diri pada program yang berhubungan dengan kehutanan, lingkungan, dan perubahan iklim. “Kita berharap dukungan terhadap program ini bisa berjalan pada tahun ini,” ujarnya.
Giovanni menilai Aceh sudah mampu bangkit dari keterpurukan akibat tsunami dan ketertinggalan pembangunan akibat konflik selama tiga dekade. “Pemerintan dan masyarakat sudah mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Kami harus memperlihatkan bahwa Aceh sudah damai dan mandiri,” lanjutnya.
Perwakilan Crisis Management Initiative Bernhard May menyebutkan, misi Uni Eropa dan CMI akan berakhir dalam waktu dekat ini. “CMI sudah berakhir awal Juni ini. Situasi Aceh stabil dan berkembang maju,” kata Bernhard May di Banda Aceh, Rabu (23/5).
Amiruddin Usman dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan terimakasih Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa yang telah membantu pembangunan Aceh.
“Saya menyampaikan terimakasih kepada Uni Eropa yang telah membantu masyakakat Aceh,” kata Ketua DPRA Hasbi Abdullah.
Seremoni penutupan program Aceh Peace Process Support berlangsung di Hotel Hermes Palace. Sekretaris Daerah Aceh Teuku Setiabudi, bekas Ketua Badan Reintegrasi Aceh Yusni Sabi, Gubernur (terpilih) Zaini Abdullah, perwakilan IOM, FFI, GIZ, anggota DPRA, aktivis LSM, dan sejumlah diplomat hadir dalam penutupan program tersebut.
Awalnya, Presiden Martti Ahtisaari (mediator perundingan RI-GAM) direncanakan hadir. Namun, ia akhirnya diwakili oleh Jaako Oksanen, yang selama ini mengepalai misi CMI dalam memantau proses perdamaian Aceh. []