BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sejumlah unsur ulama dan santri di Aceh mengharapkan agar konflik regulasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Aceh bisa segera dituntaskan. Sebelum konflik regulasi ini kelar, ulama dan santri menilai pilkada tidak tepat dilaksanakan.
“Tidak boleh dilaksanakan pilkada di Aceh sebelum konflik regulasi diselesaikan sebagaimana mestinya,” kata Ketua MUNA Teungku Alibasyah Usman dalam pernyataan sikap yang dikirim ke redaksi acehkita.com, Selasa (25/10).
Pernyataan sikap juga ditandatangani Teungku Ismail Buket (Ketua Rabithah Santri se-Aceh), Teungku M. Nasir atau Waled Lampoh Sawo mewakili unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie, dan Teungku M. Thahir dari Himpunan Ulama Dayah (HUDA) Aceh Timur.
Keputusan para ulama yang tergabung dalam MUNA, HUDA, dan MPU untuk menyatakan sikap mendukung tidak dilaksanakannya pilkada sebelum konflik regulasi kelar, diambil dalam sebuah pertemuan di Banda Aceh, Ahad (23/10) lalu.
Pertemuan itu menghasilkan tujuh kesepakatan. Selain meminta agar pilkada tidak dilaksanakan sebelum jelasnya aturan, mereka juga meminta agar penyelenggaraan pemilihan lima tahunan itu merujuk pada Undang Undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Semua pihak harus dapat menghormati isi-isi perjanjian damai yang telah disepakati antara RI dengan GAM sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki,” sebut Alibasyah.
Selain itu, para ulama dan santri juga mengajak semua elemen yang berada di Aceh dan luar Aceh untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. “Semua pihak diimbau agar menyikapi persoalan ini dengan baik, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mudah dihasut serta difitnah dan tidak saling bermusuhan,” tandasnya.
Dalam pernyataan sikap itu juga disebutkan, perdamaian yang tengah dirasakan masyarakat Aceh sedikit terusik akibat kisruh regulasi pilkada ini. “Konflik regulasi pilkada menimbulkan persepsi yang beragam di tengah-tengah masyarakat yang khawatir akan timbulnya konflik baru di Aceh,” sebut Alibasyah. []