BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Aceh bakal bangkrut jika tidak ditopang dengan dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat. Apalagi, anggaran belanja pegawai 2013 meningkat 8,81 persen dari tahun sebelumnya.
Koordinator MaTA menyebutkan, dana otsus yang dikucurkan Pusat belum berdampak signifikan untuk pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat. Bahkan, pendapatan asli daerah pada 2012 hanya sebesar Rp804,2 milyar. Pada 2013, Pemerintah Aceh menargetkan PAD sama dengan pendapatan 2012.
“Keuangan Aceh sangat bergantung dari Pemerintah Pusat,” kata Alfian, Minggu (3/2/2013).
Seperti diketahui, APBA yang baru disahkan 1 Februari lalu sebesar Rp11,785 trilyun. Sementara pendapatan Aeh hanya Rp10,1 trilyun sehingga terjadi defisit hingga Rp1,6 trilyun.
Stagnannya penerimaan pendapatan asli daerah, kata Alfian, membuat keuangan Aceh sangat riskan. Apalagi alokasi untuk belanja pegawai meningkat. Tahun ini, Pemerintah Aceh harus mengeluarkan dana sebesar Rp1,621 trilyun untuk belanja pegawai, dengan rincian di pos belanja tidak langusng Rp974,2 milyar dan pos belanja langsung Rp647,4 milyar.
Sementara Dana Alokasi Umum Aceh, lanjut Alfian, hanya sebesar Rp1.092. “Artinya terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp529,267 untuk menutupi belanja pegawai,” terang Alfian.
Jika kekurangan tersebut diambil dari PAD, Alfian melanjutkan, maka 65,81 persen pendapatan asli Aceh akan terserap untuk membiayai belanja pegawai negeri sipil.
“Jika tidak segera diantisipasi, Aceh akan bangkrut jika tanpa dana otsus,” tandas Alfian.
Dalam APBA 2013 disebutkan pegawai negeri di Aceh berjumlah 8.990 orang. Sementara tahun lalu, pegawai berjumlah 9.010. Meski berkurang, namun alokasi dana bertambah. []