BANDA ACEH, acehkita.com. Seorang anggota KIP Aceh, Zainal Abidin, Senin, menegaskan bahwa tidak ada pemungutan suara ulang terkait tertukarnya surat suara saat penyontrengan dalam pemilu legislatif, Kamis lalu.
“Berdasarkan surat edaran KPU, KIP menegaskan tidak ada pemungutan suara ulang di Aceh, karena kasus tertukarnya surat suara pada hari pemilihan sudah diselesaikan antar partai politik dan Panwaslu setempat,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Panwaslu Aceh, Nyak Arief Fadhillah Syah, telah meminta Panwaslu kabupaten/kota untuk merekomendasikan kepada KIP menggelar pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang tertukar surat suara.
Zainal mengakui saat pemungutan suara, ada beberapa daerah pemilihan tertukar surat suara, tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Daerah pemilihan yang tertukar surat suaranya adalah Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Pidie, Langsa, dan Banda Aceh.
Alasan Panwaslu merekomendasi pemungutan suara ulang karena suara pemilih tidak boleh lari ke partai kalau mereka memilih caleg. Hal itu akan menghilangkan suara caleg dan juga suara rakyat, kata Nyak Arief.
“Jadi, tindakan KPU itu melanggar hukum dan bisa dijerat pidana karena edaran KPU telah mengangkangi undang-undang. Ini bukan persoalan suara signifikan atau tidak signifikan, tapi menjaga suara pemilih,” katanya.
Kasus tertukarnya surat suara bukan hanya terjadi di Aceh, tapi beberapa provinsi lain juga mengalami hal sama. Berkaitan kasus itu, KPU mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan surat suara tertukar dan terlanjut dicontreng, dianggap sah dan suaranya untuk partai.
Menurut Zainal, KIP kabupaten/kota telah berkoordinasi dengan pimpinan partai politik dan disepakati surat suara yang tertukar, tetap dihitung serta sah dan seluruhnya menjadi suara partai.
“Dengan adanya kesepakatan itu, maka tidak perlu lagi dilakukan pemungutan suara ulang di Aceh terkait dengan surat suara tertukar antar daerah pemilihan,” katanya. []