BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Tata Kelola Pemerintah, Abdul Aziz MBA, memberi Kuliah Umum atau Studium General dengan tema “Politik Keuangan Negara” yang digelar oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan di Aula Gedung Rektorat UIN Ar Raniry, Banda Aceh, pada Kamis (4/10).
Dalam pemaparannya, Abdul Aziz, menjelaskan keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara karena berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
“Adanya dimensi politik dalam pengelolaan keuangan negara sangat dimungkinkan, namun tergantung pada derajat demokrasi yang memberi kebebasan dan keleluasaan dalam aktivitas politik,” terang Abdul Aziz yang pernah menjabat Kepala Perwakilan BPKP di Maluku sebelum bertugas di Kementrian Sekretaris Negara.
Kuliah Umum dengan narasumber yang pernah bertugas di BRR NAD-NIAS sebagai Wakil Deputi Keuangan dan Perencanaan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami ini dinilai oleh seorang mahasiswa peserta sangat gamblang bisa menjelaskan siklus anggaran negara yang tadinya terdengar rumit bagi awam.
Pengalamannya yang banyak dan statusnya sebagai salah satu auditor senior yang dimiliki republik ini, menjadikan materi politik keuangan negara yang disampaikan Abdul Aziz berhasil memicu diskusi menarik antara peserta dan narasumber kuliah umum tersebut, sebutnya dari 150 peserta kuliah umum yang berhadir.
Dekan FISIP UIN Ar-Raniry, Dr. Ernita Dewi, dalam sambutannya menyatakan bahwa Studium General dengan tema Politik Keuangan Negara tersebut digelar agar segenap insan civitas akademika di UIN Ar-Raniry mengikuti dan memahami isu-isu aktual terkait administrasi dan sistem pemerintahan.
“Adapun mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara selaku penerima manfaat langsung dari kuliah umum ini, agar mereka memahami dan mendalami alur pengelolaan keuangan negara secara tepat sehingga bisa mencegah penyalahgunaan kewenangan ketika mengabdi sebagai administratur negara di kemudian hari,” sebut Ernita.[]
