ACEH BESAR | ACEHKITA.COM — Bupati Aceh Besar Bukhari Daud mengatakan hingga kini terdapat 1.000 unit rumah yang tidak layak huni di wilayahnya. Karenanya, Bupati berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan bantuan untuk perbaikan rumah kaum duafa ini.
Bukhari menyebutkan, konflik dan tsunami yang melanda Aceh menyebabkan taraf hidup masyarakat di daerah yang dipimpinnya masih rendah, sehingga mereka belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah yang layak huni.
“Kami berharap pemerintah membantu,” kata Bukhari di depan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan Sekjen Departemen Sosial Gozali H Situmorang saat menyerahkan bantuan rumah korban konflik dan bantuan modal bagi petani di Aceh Besar, Senin (7/9).
Sementara itu menanggapi harapan itu Sekjen Departemen Sosial Gozali H Situmorang mengatakan, pemerintah pusat juga bertekat memerangi angka kemiskinan di berbagai daerah. Secara bergulir nantinya pemerintah akan memberikan bantuan modal usaha kepada setiap kabupaten/kota yang bersumber dari dana APBN.
“Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah guna meminimalisir angka kemiskinan baik nasional maupun daerah,”ujarnya.
Menurut Ghozali, tahun 2009 pemerintah memberikan bantuan modal bagi kelompok tani sebesar Rp 1,5 milliar, dan dana pembangunan rumah tidak layak huni sebesar Rp 1 milliar. “Untuk bantuan rumah, dana itu bukan dari APBN. Tapi bersumber dari bantuan masyarakat melalui Departemen Sosial,” paparnya.
Gozali menuturkan, menurunkan angka kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Untuk itu bantuan yang telah disalurkan hendaknya dapat digunakan sebaik mungkin. “Secara bergilir kedepan akan ada lagi bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah,”sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut Ghozali juga menyerahkan bantuan dana rehab rumah kepada 100 kepala keluarga sebesar Rp 10 juta per keluarga, mewakili Menteri Sosial. Penyerahan bantuan juga diikuti ratusan masyarakat serta Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan Bupati Aceh Besar Bukhari Daud. []