BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Partai Aceh memandang putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Komisi Independen Pemilihan untuk membuka kembali masa pendaftaran selama tujuh hari, tidak menyelesaikan masalah. Akibatnya, konflik politik menjelang pelaksanaan pilkada tak kunjung berakhir.
“Kami melihat keputusan Mahkamah Konstitusi belum menyentuh substansi akar persoalan yang menjadi sumber konflik regulasi di Aceh selama ini,” kata Ketua Umum Partai Aceh Muzakkir Manaf kepada wartawan di kantor pusat partai di Banda Aceh, Jumat sore.
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela atas gugatan yang dilayangkan dua warga Aceh, T.A. Khalid dan Fadhlullah. Dua orang ini menggugat tahapan pilkada yang ditetapkan KIP Aceh. Mereka memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan surat keputusan KIP yang mengatur soal tahapan pilkada dan penghentian pilkada.
Putusan sela itu membuka ruang bagi warga Aceh untuk maju dalam pemilihan, baik melalui jalur perseorangan maupun partai politik. Akibat putusan sela ini, tahapan pilkada berubah, termasuk jadwal pemungutan suara.
Muzakkir Manaf menyebutkan, seharusnya Mahkamah Konstitusi memperhatikan tuntutan yang disuaraka masyarakat selama ini, yang menuntut agar pilkada dilaksanakan berdasarkan qanun.
“Partai Aceh berpegang teguh pada penyelamatan MoU Helsinki dan UUPA yang berkaitan langsung dengan konflik regulasi ini,” ujarnya.
Akibat putusan Mahkamah yang tak menyentuh akar masalah konflik regulasi, Partai Aceh menyatakan akan memboikot pilkada hingga adanya regulasi yang sesuai dengan UUPA. “Hari ini ada qanun pilkada yang sesuai dengan UUPA, hari ini juga kita akan daftar,” ujar Muzakkir. []