BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Untuk mencari solusi atas polemik bendera dan lambang Aceh, delegasi Pemerintah Aceh dan Pusat mengadakan pertemuan di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (7/5/2013).
Pertemuan itu digambarkan berlangsung konstruktif. Namun, pembicaraan mengenai bendera dan lambang Aceh ini belum tuntas. Di Batam, kedua belah pihak tidak lagi membahas substansi yang melahirkan polemik.
“Kita langsung mencarikan solusi atas polemik bendera,” kata anggota DPRA Abdullah Saleh, yang ikut pertemuan, kepada acehkita.com, Selasa malam.
Ia menyebutkan, Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan yang memimpin delegasi Pemerintah Pusat kembali meminta Aceh untuk memodifikasi bendera Aceh yang menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka.
“Pusat menawarkan bisa nggak bendera itu ada tambahan sedikit, sehingga ada perbedaan (antara bendera Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka –red.),” sebutnya.
Pusat, sebut Abdullah Saleh, juga menawarkan konsep penyelesaian polemik bendera dan nama partai politik yang didirikan pentolan GAM pada 2008 dulu. Saat itu, pentolan GAM mendirikan Partai GAM dengan bendera yang diambil dari atribut gerakan penuntut kemerdekaan itu. Setelah nama dan lambang partai diubah, Pusat menyetujui pembentukan partai politik lokal tersebut.
“Nah, pola penyelesaian seperti itu mau ditempuh untuk menyelesaikan polemik bendera Aceh ini,” ujar mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan itu. “Pusat menawarkan bisa nggak digunakan model solusi seperti itu.”
Menurut politikus Partai Aceh itu, delegasi Pemerintah Aceh tidak memberikan jawaban apa pun atas tawaran Kementerian Dalam Negeri Tersebut. “Kita tidak mengiyakan dan tidak pula menolak,” sebutnya.
Atas tawaran itu, kata Abdullah, pihaknya akan kembali membahas bersama eksekutif sekembali ke Aceh. Namun, sikap Pemerintah Aceh akan disampaikan pada pertemuan lanjutan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 16 Mei mendatang. []