BANDA ACEH – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak untuk menjaga dan melanjutkan perdamaian Aceh. “Jalan ini adalah yang berbaik. Jalan ini yang dipilih oleh masyarakat Aceh dan didukung oleh masyarakat dunia,” kata Presiden Yudhoyono dalam pidato di hadapan pejabat pemerintah, komandan tentara dan polisi, serta pemuka masyarakat di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (23/2).
Pada 15 Agustus 2005 Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Kesepakatan Damai di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan Helsinki mengakhiri konflik bersenjata yang menewaskan tak kurang dari 15.000 warga sipil. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri konflik bersenjata setelah tsunami meluluhlantakkan Aceh pada Desember 2004.
Yudhoyono sempat mengulang beberapa kali permintaan kepada para pihak yang sebelumnya bertikai di Aceh untuk mengubah persepsi terhadap lawan politiknya di masa lalu. “Hentikan cara pandang yang lalu. Kita memasuki lembar kehidupan baru. Tidak ada istilah DOM (Daerah Operasi Militer), tidak ada lagi istilah GAM. Lewat semuanya. Kita bersatu sekarang sebagai masyarakat Indonesia,” kata Yudhoyono.
Menurutnya, masyarakat Aceh dan Indonesia akan sangat rugi kalau perdamaian yang tengah berlangsung di Aceh buyar. “Kalau mundur kembali, kita akan merugi. Jangan ada yang mengganggu proses yang telah menghentikan konflik berdarah yang telah lama berlangsung di Aceh di waktu lalu. Saya punya keyakinan tinggi, apabila kita terus melanjutkan proses ini, rekonstruksi pascatsunami dan reintegrasi pascakonflik, masa depan Aceh akan makin cerah dan cemerlang. Ini tanggungjawab kita semua,” kata dia.
Dalam beberapa bulan terakhir ini, kekerasan bersenjata di Aceh semakin marak. Terakhir kasus penembakan yang menewaskan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA/lembaga tempat mantan kombatan GAM bernaung) Ujong Kalak, Aceh Barat. Selain itu, sejumlah kantor Partai Aceh, partai yang dibentuk pentolan GAM, digranat oleh orang tak dikenal.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, kekerasan bersenjata yang terjadi di Aceh merupakan tindakan kriminalitas. Tidak ada hubungan dengan pihak yang bertikai di masa konflik dulu. “Gangguan keamanan dalam skala kecil masih terjadi. Akan tetapi gangguan tersebut semata merupakan kriminalitas biasa dan tidak ada kaitannya dengan ekses masa lalu,” katanya.
Dia meminta semua pihak untuk menjaga dan merawat perdamaian. “Harus kita akui ada friksi-friksi dalam skala kecil tetap terjadi, seperti adanya gerakan yang tidak jelas, upaya mendiskreditkan partai tertentu, intimidasi masih terjadi. Ini adalah konsekwensi dari proses reintegrasi,” ujarnya. ***
