MENDENGAR kata “Wilayatul Hisbah” atau Polisi Syariah, banyak orang akan membayangkan bahwa sosok WH adalah sosok yang mirip dengan orang yang sangat alim dan sangat religius. Berbaju seragam yang sangat islami mirip dengan taliban di Afganistan atau minimal mirip dengan para penghuni pesantren.
Satu hal lagi yang membedakan antara Polisi Syariah dan orang biasa adalah anggapan bahwa polisi syariah pastilah orang yang mengetahui segala sesuatu tentang islam dan pelanggaran syariat islam.
Keberadaan polisi syariah sering mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat akibat kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tiga orang oknum Polisi Syariah terhadap seorang mahasiswi yang sedang ditahan di kantor polisi syariah beberapa tahun yang lalu.
”Ini adalah bukti dari kekhawatiran kita sejak dahulu bahwa WH di Aceh di set up dengan persiapan yang tidak matang dan tidak baik,” kata Syarifah Rahmadtilah, Direktur Mintra Sejati Perempuan Aceh.
Menurut Syarifah, jauh sebelum polisi syariah di Aceh dibentuk pihaknya sudah mencoba melakukan berbagai advokasi dan mencoba membantu pemerintah untuk mempersiapkan polisi syariah yang matang dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat.
”Karena sebelum mengawasi moral orang lain, polisi syariah harus terlebih dahulu mempersiapak moral mereka” kata Syarifah.
Syarifah mengaku sangat kecewa dan prustasi melihat kinerja polisi syariah yang ada saat ini. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh polisi syariah terhadap masyarakat biasa, namun masyarakat takut untuk mengkritisi langsung karena takut dianggap melawan penerapan syariat Islam di Aceh.
Menurut Syarifah, selama menjalankan fungsinya, polisi kerap melakukan pelanggara HAM terhadap masyarakat saat mereka melakukan razia maupun swiping terhadap pelaku pelanggar syariat Islam.
”Perempuan yang tertangkap sering dibentak, diarak dengan menggunakan truk terbuka dengan tuduhan melakukan pelanggaran syariat. Inikan suatu hal yang sangat menyakitkan bagi masyarakat” kata Syarifah.
Selain itu, polisi syariah terkadang melakukan operasi pengintaian dan penyergapan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan pelanggaran syarit islam.
”Ini merupakan pelanggaran terhadap wewenang polisi syariah” kata Syarifah
Menurutnya, fungsi utama dari polisi syariah di Aceh adalah untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Di dalam aturan wewenang dan tugas polisi syariah memang secara jelas di sebutkan bahwa polisi syariah tidak berhak untuk menahan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran syariat Islam. Mereka hanya bisa menasehati dan mensosialisasikan soal syariat islam kepada masyarakat.
”Yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya. Mereka merasa diri mereka sebagai malaikat yang mengawasi moral masyarakat. Bahkan mereka punya wewenang untuk menghukum orang yang diduga melakukan pelanggaran syariat Islam”
Menurut Syarifah, polisi syariah di Aceh menempatkan diri mereka satu tingkat di bawah Tuhan, dan merasa diri mereka sebagai pembantu Tuhan untuk mengawasi masyarakat Aceh yang sudah menobatkan diri mereka sebagai serambi mekkah.
”Polisi Syariah menempatkan dirinya satu tingkat di bawah Tuhan, menyatakat diri sebagai pembantu Tuhan untuk mengawasi moral orang Aceh, tapi belum tentu Tuhan ingin dan mau dibantu oleh Polisi Syariah. Tuhan tidak butuh bantuan manusia untuk mengawasi moral manusia lain” kata Syarifah dengan nada ketus
Syarifah berharap bahwa pemerintah Aceh segera memperbaiki dan membenahi institusi polisi syariah yang telah mereka bentuk. Karena kesalahan yang telah dilakukan oleh polisi syariah adalah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
”Kita barharap bahwa pemerintah Aceh tidak hanya cukup menerapkan syariat islam dari sudut simbol-simbol keislaman saja, seperti menerapkan huruf arab menjadi huruf yang dipakai sebagai nama-nama kantor pemerintahan” kata Syarifah.
Senada dengan Syarifah, Norma Manalu, dari Koalisi NGO HAM Aceh meminta pemerintah Aceh untuk melakukan refleksi total terhadap perlunya lembaga polisi syariah di Aceh saat ini.
”Menurut saya tidak perlu ada polisi syariah, karena penegakan syariat islam juga bisa dilakukan oleh polisi biasa yang sudah jelas posisinya di dalam undang-undang” kata Norma.
Norma meyakini semua pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran syariat islam, seperti judi, minuman keras bisa ditangani oleh polisi umum. Hanya persoalan khalwat dan mesum yang menjadi hal yang spesifik yang tidak diatur di dalam KUHP.
”Urusan mesum dan khalwat itu kan dosa dan urusan pribadi seseorang, kenapa mesti polisi ngurusin hal-hal pribadi seperti ini” kata Norma Manalu.
Menurut Norma, konsep keberadaan polisi syariah sebagai badan pengawas syariat islam dianggap tidak jelas. Ditambah lagi dengan proses rekruitmen yang tidak memiliki standart yang baik.
”Siapa aja bisa menjadi polisi syariah, padahal yang harus menjadi polisi syariah itu harus memiliki pengetahun dan ilmu khusus yang tidak semua orang mengetahuinya,” kata Norma menambahkan.
Berbeda denga Syarifah, Yulia, seorang siswa mahasiswi diploma III Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak justru berharap pemerintah memberikan wewenang yang lebih luas kepada polisi syariah dalam proses penegakan syariat Islam di Aceh.
”Jika bisa, polisi syariah tidak hanya mengawasi dan menasehati masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat islam, tapi polisi syariah juga haru punya wewenang untuk menangkap maupun mengadili masyarakat yang melakukan pelanggaran” kata Yulia.
Menurut Yulia, lemahnya kewenangan polisi syariah meyebabkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengawasi pelaksanaan syariah islam. Namun di beberapa tempat dan daerah di Aceh, polisi syariah melakukan tugas mereka jauh lebih dari yang menjadi wewenang mereka. Misalnya melakukan razia di jalan maupun melakukan razia hingga ke kendaraan pribadi milik seseorang seperti yang terjadi di Aceh Barat. []