BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hotmangaradja Pandjaitan menegaskan bahwa tim yang dipimpinnya tidak bisa mengambil keputusan apapun mengenai pemilihan kepala daerah Aceh. Tim ini hanya untuk mencari masukan mengenai pilkada.
“Kami datang tidak untuk mengarahkan KIP dalam pelaksanaan pilkada,” kata Hotmangaradja Pandjaitan kepada wartawan usai pertemuan dengan unsur Muspida Plus di Markas Kepolisian Daerah Aceh, Kamis sore.
Pertemuan dengan unsur Muspida Plus digelar Sekretaris Menko Polhukam setelah menggelar pertemuan tertutup dengan komisioner KIP Aceh. Pertemuan di Mapolda dihadiri Gubernur Irwandi Yusuf, Kapolda Irjen Iskandar Hasan, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Adi Mulyono, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan Abdul Salam Poroh.
Menurut Hotmangaradja, tim yang dipimpinnya hanya untuk mencari masukan mengenai perkembangan terakhir perpolitikan Aceh dan isu pemilihan. “Ini menjadi masukan untuk apa yang akan diputuskan ke depan (oleh Pusat),” ujarnya.
Kedatangannya ke Aceh, sebut Hotmangaradja, bukan dalam rangka melakukan intervensi terhadap pelaksanaan pemilihan. “Sesmenko tidak melakukan intervensi. Kita hanya untuk mencari masukan saja,” lanjut dia.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan penundaan pilkada, Hotmangaradja mengatakan, mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, termasuk soal ditunda-tidaknya pelaksanaan pemilihan.
“Kewenangan untuk melanjutkan atau menunda, itu ada di KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KIP,” lanjut dia.
Usai mengadakan pertemuan dengan unsur Muspida Plus, tim Sekretaris Menko Polhukam juga bertemu dengan petinggi Partai Aceh di Hotel Hermes Palace, Kamis (29/9) malam.
Peserta pertemuan dari Partai Aceh yaitu Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, dan sejumlah petinggi lainnya. []