JAKARTA | ACEHKITA.COM — Forum bersama (Forbes) Aceh yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh, menilai perlunya sebuah kajian yang komprehensif di Aceh. Tujuannya untuk menentukan bagaimana arah pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.
Hal itu mencuat dalam pertemuan Forbes Aceh dengan tim peneliti dari Aceh Peace Advisory Committee (APAC), di ruang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Farhan Hamid, Senayan Jakarta, Selasa (24/11). APAC adalah forum penelitian hasil kerjasama Aceh Recovery Forum (ARF) bersama Serasi – USAID yang didukung Pemerintah Amerika Serikat.
Ketua Forbes Aceh, Nasir Djamil mengatakan perlunya sebuah kajian yang komprehensif untuk melihat arah pembangunan dan keberlanjutan perdamaian setelah lima tahun berakhirnya konflik di Aceh. “Misalnya perlu dilakukan sebuah evaluasi terhadap jalannya UU Pemerintahan Aceh. Perlu dilihat mana yang belum dan sudah,” ujarnya.
Selanjutnya Mirwan Amir, anggota DPR asal Aceh menilai banyak hal yang perlu dibenahi di Aceh. Ini diperlukan sebuah langkah yang baik melalui pengkajian, sehingga diketahuikendala sebenarnya.
Menurutnya, anggaran yang tidak maksimal terserap di Aceh, baru sekitar 40 persen, menunjukkan adanya masalah. “Ironisnya pemerintahan di Aceh selalu meminta anggaran yang besar. Dengan uang begitu banyak, Aceh juga tidak maju, apa masalahnya perlu dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR, Farhan Hamid mengatakan langkah apapun yang diambil di Aceh haruslah secara menyeluruh, menyangkut dengan berbagai aspek. Perdamaian menjadi aspek utama selain membangun perekonomian rakyat. “Misalnya perlu dikaji soal anggaran. Mungkin perlu dibentuk sebuah badan khusus untuk kelola uang secara khusus,” ujarnya.
Dia menilai kalaulah besar dana yang diserap, maka pengangguran juga akan berkurang. Selanjutnya kata Farhan, masalah komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Aceh dengan berbagai pihak lainnya, yang belum maksimal.
“Secara psikologi di Aceh itu komunikasi yang dibangun masih antara ‘Kami’ dan ‘Kalian’ belum ‘Kita’. Beberapa sisi masuk, tapi banyak yang tidak,” ujar Farhan.
Dalam pertemuan itu, hampir semua anggota DPR dan DPD asal Aceh hadir. Sementara tim peneliti dari APAC, di antaranya adalah Prof Yusni Sabi, Prof Irwan Abdullah, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, DR Nazamuddin, Syarifah Rahmatillah, Mawardi Ismail, dan DR Humam Hamid.
Guna melakukan pengkajian terhadap perkembangan Aceh, selain bertemu dengan anggota DPR dan DPD asal Aceh, tim APAC juga telah bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, dan Sekretaris Menko Polhukam Letjen (Purn) Romulo R Simbolon. []