BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Polisi diminta mempercepat menuntaskan kasus pemukulan terhadap Teungku Saiful Bahri, khatib salat Jumat di Masjid Raya Keumala, Pidie, beberapa waktu lalu. Penangguhan penahanan dua tersangka juga dinilai bisa makin memperlambat penangan kasus tersebut.
Desakan kepada polisi itu disuarakan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh.
Wakil Gubernur Muhammad Nazar meminta polisi bekerja optimal untuk bisa menuntaskan kasus yang telah menodai sakralitas agama itu.
“Polisi harus mampu bergerak cepat, karena ini isu sensitif di tengah masyarakat,” kata Muhammad Nazar kepada acehkita.com, Sabtu (24/9) malam.
Jika kasus ini dibiarkan bergulir secara lambat, sebut Nazar, polisi juga akan kena imbasnya. “Polisi akan dinilai tidak serius dalam menangani kasus penodaan salat Jumat itu,” kata dia.
Saat dimintai tanggapannya mengenai kemungkinan Saiful Bahri ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penghinaan, Nazar menyebutkan, polisi tidak serta-merta bisa menjerat khatib Jumat itu dengan pasal penghinaan.
“Apa yang disampaikan Teungku Saiful itu menyerukan kebaikan dan menyampaikan topik moralitas,” sebut Nazar. “Apa pun alasan tidak bisa dijadikan tersangka.”
Teungku Saiful Bahri dianiaya sejumlah jemaah yang tersinggung dengan materi khutbah yang disampaikan pada 9 September lalu. Di awal khutbah yang disampaikan hampir setengah jam itu, Saiful Bahri yang juga ketua Relawan Muhammad Nazar Center menyerukan kepada umat Islam untuk saling memaafkan.
Ia ikut menyinggung soal kondisi kekinian Aceh pascapenandatanganan Pakta Perdamaian di Helsinki. “Jinoe gadouh peugah MoU. Peuna iwoe MoU nyan keunoe u gampong?” tanya khatib Saiful Bahri berapi-api. “UUPA, ujong-ujong peungeut Aceh.”
Selain itu, khatib juga menyorot kasus pembunuhan. “Jangan pikir membunuh itu bisa diampuni dengan hanya taubat, kalau belum meminta maaf pada ahli waris,” sebutnya.
Seorang jemaah yang duduk di barisan keempat, sontak berdiri. “Turun. Jangan kampanye di sini,” kata Ilyas Abubakar yang mantan GAM itu.
Kepala Kepolisian Resor Pidie AKBP Dumadi mengatakan, status Teungku Saiful Bahri saat ini adalah saksi. Namun status itu bisa berubah menjadi tersangka dalam kasus penghinaan.
Ia bisa dijerat dengan Pasal 310 dan 315 KUHP, sebagaimana dilaporkan Ilyas Abubakar.
Sementara itu, KontraS Aceh mempertanyakan lambannya penegakan hukum terhadap pelaku pemukulan. Polisi sempat menahan dua pelaku pemukulan khatib, yaitu Zulkifli dan Mukhtaruddin. Namun, atas jaminan dari keluarga, polisi menangguhkan penahanan terhadap dua pelaku hingga proses hukum kasus ini selesai.
Menurut Wakil Koordinator KontraS Aceh Asiah Uzia, penangguhan penahanan merupakan hak tersangka, namun polisi juga harus mempertimbangkan pendekatan sosiologis dan preventif dalam memberikan izin penangguhan.
“Apalagi belum semua pelaku ditangkap dan diperiksa,” kata Asiah dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi acehkita.com.
Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus pemukulan khatib. Dua sempat ditahan, sementara Sabirin menjadi buronan. Sedangkan Ilyas Abubakar, hingga kini belum diperiksa intensif karena polisi belum memperoleh izin pemeriksaan dari gubernur. Ilyas merupakan warga Jijiem Keumala yang juga anggota DPR Kabupaten Pidie dari Partai Aceh.
“Semakin cepat izin dikeluarkan, semakin baik dan akan sangat berpengaruh pada efektifnya pemeriksaan,” ujar Asiah.
KontraS juga mengimbau pada khatib Jumat tidak menjadikan mimbar Jumat untuk menyampaikan pesan-pesan politik. “Eks kombatan juga jangan mengedepankan arogansi dalam menghadapi masalah. Atas alasan apa pun, kekerasan tidak bisa dibenarkan,” kata dia. []
Baca juga: Khatib Salat Jumat Dipukuli di Atas Mimbar