BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dalam waktu dekat mewacanakan integrasi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) ke dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu telah disepakati bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
“Langkah ini bagian dari upaya menuju nomor identitas tunggal atau single identity number,” kata Rektor Unsyiah, Prof Samsul Rizal saat penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di Balai Senat Unsyiah, Jumat (10/7/2020).
Prof. Samsul mengatakan integrasi ini akan coba diterapkan pada tahun ajaran baru 2020/2021. Penyatuan nomor identitas ini untuk memudahkan verifikasi data mahasiswa dan efektivitas kerja. Cara ini juga dapat membantu Unsyiah melacak dan menghimpun para alumni yang tersebar di banyak daerah.
“Langkah ini untuk mendukung program pemerintah yang sedang menggalakkan transformasi data menuju single identity number. Jadi setiap orang memiliki satu nomor identitas untuk banyak keperluan,” ujar Prof. Samsul.
Kerja sama ini juga untuk mengefektifkan fungsi dan peran kedua belah pihak dalam memverifikasi dan validasi data, baik untuk calon mahasiswa, calon dosen, hingga civitas akademika Unsyiah. Rektor juga berharap kerja sama ini dapat berlanjut di bidang lainnya. Terlebih lagi Unsyiah memiliki banyak ahli IT yang dapat membantu Dukcapil dalam pengelolaan data, sehingga bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyebutkan pihaknya telah menjalin kerja sama lebih dengan 2.300 lembaga lebih untuk penguatan big data di Indonesia. Ada beberapa kampus yang telah mengintegrasikan nomor identitas mahasiswanya ke dalam NIK. Unsyiah tercatat sebagai universitas pertama di Pulau Sumatra yang menandatangani kerja sama ini.
“Saat ini, perkembangan teknologi Dukcapil memasuki era sharing. Data yang kita miliki dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Tentu dengan memperhatikan perundang-undangan. Data dapat digunakan, tapi tidak boleh disalahgunakan.” ujar Prof. Zudan.
Ia menyebutkan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pendataan. Dengan konsep big data yang tepat dan lengkap, maka setiap orang akan terdata dengan baik. Hal sama juga akan terjadi di Unsyiah jika mentransformasikan nomor identitas mahasiswa ke dalam NIK. “Jadi semua mahasiswa dan alumni akan terdata dengan baik. Unsyiah akan tahu mereka kerja di mana, tinggal di mana, keahliannya apa, hingga prestasinya. Ini memudahkan Unsyiah untuk men-tracking para alumninya,” jelas Prof. Zudan. []
