Saturday, May 30, 2020

Pemda se-Aceh Teken MoU Optimalisasi Pendapatan Daerah Difasilitasi KPK

Must Read

Jembatan Putus, Ketek-ketek Menari di Atas Krueng Tingkeum

Puasa Ramadan ke-27 di kawasan lintasan jalan alternatif pada ceruk Sungai (Krueng) Tingkeum berjalan dalam keriuhan, bak sebuah dermaga...

FOTO | Mahasiswa Demo DPRA

Sekitar 40-an mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Unsyiah, dan IAIN Ar Raniry melakukan unjukrasa di depan Gedung...

Bus Terguling di Pidie, Mahasiswa Malaysia Meninggal

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Seorang mahasiswa Malaysia yang tengah melakukan study tour meninggal setelah bus yang mereka tumpangi...

Gerhana Matahari

Fenomena gerhana matahari di puncak mesjid Lambung Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Rabu (22/7) pagi. Konon, masyarakat Aceh menabuh lesung...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, bersama 23 kepala daerah di Aceh menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama optimalisasi penerimaan pajak daerah bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (27/8/2019). Selain itu, ditandatangani pula kerja sama pengelolaan barang milik daerah bersama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.

Program kerja sama itu merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu Optimalisasi Pendapatan Daerah, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah, tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah.

Sekda Aceh, Taqwallah, mengatakan Pemerintah Aceh menyambut baik program kerja sama tersebut. Ia berharap, melalui kerja sama itu pemerintah dapat meraih beberapa capaian. Di antaranya, mengoptimalkan penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, meningkatkan penanganan barang milik Aceh berupa tanah dan aset lainnya.

“Selain itu, kita juga ingin mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah dan menuntaskan permasalahan yang berkaitan dengan tanah milik pemerintah provinsi Aceh dan milik pemerintah kabupaten/kota,” ujar Taqwallah.

Ketua KPK RI, Agus Rahardjo, mengatakan tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mencegah terjadinya potensi kehilangan pendapatan daerah baik itu dari penerimaaan pajak maupun aset milik pemerintah.

“Dari MoU yang kita lakukan pada hari ini, itu kemudian akan ada potensi yang bisa diselamatkan,” ujar Agus.

Agus mengatakan, saat ini banyak barang aset milik pemerintah daerah yang belum terdaftar ke BPN ataupun memiliki sertifikasi. KPK, kata Agus, siap membantu menelusuri aset tersebut dan mensertifikasinya. Tujuannya selain untuk mengelola aset negara lebih baik, juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Kita juga ingin mendorong, penerimaan negara dari pajak meningkat. Karena kalau diukur dari text ratio kita terendah di Asia,” kata Agus.

Selain itu, lanjut Agus, KPK juga mendorong agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting dalam penyusuan program maupun anggaran. Tujuannya, adalah agar adanya transparansi dalam sistem pemerintahan dan masyarakat dapat ikut mengontrol.

Sementara itu, Kepala BPN Aceh Agus Tyarsyah, mengatakan saat ini masih banyak aset pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, melalui momentum kerja sama ini, ia berharap pihaknya dapat membantu penyelesaian masalah tersebut sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Sesuai arahan bapak presiden, bahwa pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia harus sudah memiliki sertifikat,” sebut Agus.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Gugus Tugas Aceh: OTG Covid-19 Perlu Diwaspadai, tapi Tidak Dikucilkan

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Dari total 20 kasus positif Covid-19 di Aceh sampai saat ini, sudah ada dua...

AJI Desak Politikus PSI Cabut Laporan terhadap Jurnalis Senior Farid Gaban

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam tindakan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid yang melaporkan jurnalis senior Farid Gaban ke Polda Metro Jaya....

Martabat dan Gengsi di tengah Pandemi

Martabat dan Gengsi di tengah Pandemi Saiful Mahdi* Saya hanya mengikuti selintas heboh "nasi anjing". Nasi bungkus ini dibagikan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta pada akhir...

Soal Larangan Mudik, Kankemenag Kabupaten/Kota se-Aceh Diminta Pantau ASN

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Djulaidi, kembali mempertegas larangan mudik Idul Fitri 1441 H bagi...

17 Tahun Darurat Militer Aceh: Merawat Ingatan Kolektif Dampak Kekerasan

KontraS Aceh menggelar diskusi publik via online Zoom Meeting, Selasa (19/5/2020). Pertemuan ini menguak pengalaman dari sudut pandang pembicara, yakni; Faisal Hadi (Manajer Program...

More Articles Like This