Sunday, January 26, 2020

Pemda se-Aceh Teken MoU Optimalisasi Pendapatan Daerah Difasilitasi KPK

Must Read

Harga Barang Stabil Jelang Ramadan di Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Dua minggu  menjelang Ramadan 1437 H, harga sembako dan daging sapi di kawasan pasar Peunayong masih...

FOTO | Angkut Material Bangunan

Nelayan mengangkut material bangunan ke Haloban, Pulau Banyak, Aceh Singkil. Meterial bangunan terebut diangkut dari Sibolga, Sumatera Utara,...

4 Dokter Gigi AS Dideportasi Dari Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Empat dokter gigi asal Amerika Serikat (AS), Kamis, dideportasi dari Indonesia karena melakukan pelayanan...

Selamatkan Imigran, Nelayan Aceh Peroleh Penghargaan

KUALA LANGSA | ACEHKITA.COM -- Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya memberikan penghargaan kepada nelayan Aceh yang telah menyelamatkan ribuan...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, bersama 23 kepala daerah di Aceh menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama optimalisasi penerimaan pajak daerah bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (27/8/2019). Selain itu, ditandatangani pula kerja sama pengelolaan barang milik daerah bersama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.

Program kerja sama itu merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu Optimalisasi Pendapatan Daerah, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah, tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah.

Sekda Aceh, Taqwallah, mengatakan Pemerintah Aceh menyambut baik program kerja sama tersebut. Ia berharap, melalui kerja sama itu pemerintah dapat meraih beberapa capaian. Di antaranya, mengoptimalkan penerimaan pajak, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, meningkatkan penanganan barang milik Aceh berupa tanah dan aset lainnya.

“Selain itu, kita juga ingin mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah dan menuntaskan permasalahan yang berkaitan dengan tanah milik pemerintah provinsi Aceh dan milik pemerintah kabupaten/kota,” ujar Taqwallah.

Ketua KPK RI, Agus Rahardjo, mengatakan tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mencegah terjadinya potensi kehilangan pendapatan daerah baik itu dari penerimaaan pajak maupun aset milik pemerintah.

“Dari MoU yang kita lakukan pada hari ini, itu kemudian akan ada potensi yang bisa diselamatkan,” ujar Agus.

Agus mengatakan, saat ini banyak barang aset milik pemerintah daerah yang belum terdaftar ke BPN ataupun memiliki sertifikasi. KPK, kata Agus, siap membantu menelusuri aset tersebut dan mensertifikasinya. Tujuannya selain untuk mengelola aset negara lebih baik, juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Kita juga ingin mendorong, penerimaan negara dari pajak meningkat. Karena kalau diukur dari text ratio kita terendah di Asia,” kata Agus.

Selain itu, lanjut Agus, KPK juga mendorong agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting dalam penyusuan program maupun anggaran. Tujuannya, adalah agar adanya transparansi dalam sistem pemerintahan dan masyarakat dapat ikut mengontrol.

Sementara itu, Kepala BPN Aceh Agus Tyarsyah, mengatakan saat ini masih banyak aset pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, melalui momentum kerja sama ini, ia berharap pihaknya dapat membantu penyelesaian masalah tersebut sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Sesuai arahan bapak presiden, bahwa pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia harus sudah memiliki sertifikat,” sebut Agus.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

AJI-UNICEF Gelar Pelatihan Liputan Hak Anak untuk 25 Jurnalis Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh menggelar workshop peliputan hak anak untuk 25 jurnalis...

Djulaidi Kasim Jabat Plt Kakanwil Kemenag Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Menteri Agama RI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menunjuk Drs Djulaidi Kasim, M. Ag sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor...

Pemerintah Aceh Sampaikan Duka Cita atas Meninggalnya Bupati Bireuen

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pemerintah Aceh menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bupati Bireuen, Saifannur, di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, Kota...

Bupati Bireuen Saifannur Meninggal Dunia

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Bupati Bireuen, Saifannur, dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, Kota Medan, Sumatera Utara. Ia menghembuskan nafas...

Panglima Militer Thailand Belajar Penanganan Konflik dan Teken Kerja Sama di Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand atau Royal Thailand Army (RTA), Jenderal Apirat Kongsompong, melakukan kunjungan ke Aceh, pada Selasa...

More Articles Like This