KESEPAKATAN damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), atau lebih dikenal sebagai MoU Helsinki, hampir berumur lima tahun, sejak kesepakatan itu ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Berakhirnya konflik di Aceh, bukan berarti menghapus total peluang terjadinya konflik kembali. Masih diperlukan komitmen semua pihak untuk proses penguatan perdamaian. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)—sebagai pilar penting dalam pemerintahan Aceh— yang terdiri dari partai politik (parpol) nasional dan lokal mempunyai tanggungjawab atas terwujudnya perdamaian Aceh yang berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan. Karena itu masyarakat perlu tahu komitmen parpol terhadap perdamaian, kesejahteraan dan keadilan di Aceh.
Melalui dukungan USAID dan IRD-SERASI Project, Social Institute for Community Development (SICD) Aceh bekerjasama dengan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) melakukan sebuah survei untuk mengetahui komitmen parpol-parpol di DPRA terhadap ketiadaan konflik dengan berbagai bentuk kekerasan. Survei ini juga mengidentifikasi komitmen parpol-parpol tersebut atas terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di Aceh melalui lembaga DPRA yang tereformasi, transparan, dan mendorong adanya partisipasi publik.
METODOLOGI SURVEI
Survei ini menggunakan pendekatan institusional terhadap 11 (sebelas) parpol di DPRA. Model pendekatan ini menjadikan hasil survei sebagai sikap resmi dari parpol yang bersangkutan. Sebelas responden—terdiri atas sebelas pemimpin parpol atau orang yang dimandatkan mewakili parpolnya—telah berpartisipasi penuh dalam survei yang dilakukan sepanjang bulan Maret – April 2010. Proses survei dilakukan secara langsung dengan interview (tatap muka) serta pengisian kuesioner oleh responden didampingi anggota tim peneliti untuk menjamin pemahaman yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Keabsahan sikap parpol ditunjukkan dari tandatangan responden dan pembubuhan stempel (cap) parpol pada lembar kuesioner.
HASIL
• Komitmen parpol terhadap ketiadaan konflik dengan berbagai bentuk kekerasan di Aceh
Kesebelas parpol memiliki komitmen penuh atau 100 persen menjaga dan mendukung perdamaian dalam arti ketiadaan konflik dengan berbagai bentuk kekerasan. Seluruh parpol menyatakan menolak pihak manapun yang mengganggu perdamaian termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota partai yang mengganggu perdamaian.
Komitmen ini dipertegas dengan keinginan parpol yang bersedia menyelesaikan setiap konflik secara damai bila muncul di kemudian hari. Selanjutnya, parpol juga berkomitmen penuh untuk melakukan kampanye perdamaian secara aktif, mengingat menjaga perdamaian bukan hanya tugas dari pihak keamanan dan eksekutif, tetapi juga kewajiban seluruh masyarakat Aceh guna menghadirkan perdamaian yang abadi. Komitmen penuh ini menjadi modal awal penguatan perdamaian di Aceh.
Untuk mengetahui hasil survei secara lengkap, silakan unduh dokumen ini: