BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bekerja sama dengan Transparancy International (TI) Indonesia menyelenggarakan workshop “Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Sektor Kelistrikan Melalui Pemantauan Partisipatif” di Banda Aceh, Selasa (2/10).
Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, Hafidh, menyebutkan, diskusi dan workshop tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sipil tentang akuntabilitas dan integritas sektor kelistrikan.
Menurut Hafidh, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 lalu telah menyatakan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
“Pemerintah memprioritaskan mega proyek pembangunan pembangkit listrik nasional sebesar 35.000 Megawatt (MW) sampai dengan tahun 2019,” sebut Hafidh.
Hafidh menambahkan, urgensi dari mega proyek ini karena pemadaman bergilir yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia termasuk Aceh disebabkan tertinggalnya pembangunan pembangkit listrik.
“Mega proyek ini sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi karena nilai investasi untuk mega proyek ini mencapai Rp 1.189 triliun dan sebaran sangat luas,” ujarnya dalam workshop dengan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan, dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh.
Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dalam proyek 35.000 MW tersebut, menurutnya, maka pemantauan partisipatif masyarakat sangat diperlukan, sehingga peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.
“Dengan adanya pemahamam dan pemantauan yang dilakukan masyarakat sipil, potensi korupsi dalam mega proyek ini dapat diantisipasi,” pungkas Hafidh.[]
