Wednesday, February 26, 2020

MaTA: KIP Aceh tak Perlu Menjalankan Putusan Panwaslih

Must Read

71 Klub Aceh Ikut Piala Danone

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Sebanyak 71 klub sepakbola dari Aceh sejak Sabtu mengikuti kompetisi piala Danone Nation Cup...

SBY Hanya Orasi 26 Menit

BANDA ACEH, acehkita.com. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya selama 26 menit di...

Sidang Gugatan Kasus Leuser Ditunda

JAKARTA | ACEHKITA.COM -- Sidang gugatan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) terhadap Mendagri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh...

Perbaiki Perekonomian Aceh: Ahtisaari

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia yang juga mediator perundingan damai Indonesia dan Gerakan Aceh...

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Menanggapi putusan Panwaslih Aceh dengan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018, MaTA mendesak KIP agar tetap mematuhi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, di Banda Aceh, Kamis (9/8), menyatakan, pada pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 sudah jelas disebutkan “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.

Menurutnya, putusan Panwaslih Aceh tersebut juga tidak bersifat final dan mengikat. Dia menambahkan, pada pasal 469 (1) UU Nomor 7 tahun 2007 jelas disebutkan “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon.

“UU tersebut sudah bisa menjadi landasan bagi KIP Aceh untuk tidak menjalankan putusan Panwaslih Aceh tersebut. Kalau pun KIP Aceh tetap menjalankan putusan Panwaslih Aceh itu, patut diduga KIP Aceh juga merupakan bagian dari Panwaslih Aceh, dan itu telah mengangkangi peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU,” sebut Baihaqi.

Sebelumnya diberitakan, Panwaslih Aceh mengabulkan permohonan Abdullah Puteh yang menggugat KIP Aceh dalam sidang putusan di Panwaslih Aceh, Kamis (9/8). Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Abdullah Puteh bisa kembali maju sebagai anggota DPD RI.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Jajan Pakai Uang Palsu, Dua Warga Aceh Ditangkap Polisi

LHOKSEUMAWE | ACEHKITA.COM - Dua warga Aceh ditangkap polisi di Kota Lhokseumawe, setelah jajan makanan dan minuman dengan uang...

Diskusi Quo Vadis Rencana Investasi Aceh, Yuk!

Institute for Strategic and Policy Studies (ISPS) yang berkantor di Jakarta, bekerja sama dengan Aceh Bisnis Club (ABC) Jakarta, dan Donya Ekonomi Aceh (DEA),...

Wali Nanggroe Bertemu Dubes Uni Eropa Bahas MoU Helsinki

JAKARTA | ACEHKITA.COM - Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-haythar bertemu Duta Besar (Dubes) Uni Eropa delegasi untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket, membahas...

Daftar Nama 22 Petugas Haji 2020 Kloter Aceh yang Lolos Seleksi

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengumumkan 22 nama calon petugas haji Aceh yang lulus dalam seleksi petugas haji...

Busana Rumoh Syar’i di Aceh Wedding Expo 2020 Dapat Pujian dari Ketua DWP

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setda Aceh, Safrida Yuliani, memuji keindahan busana muslim hasil karya Rumoh Syar'i. Ia terpukau menyaksikan peragaan model yang mengenakan...

More Articles Like This