BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Independen Pemilihan Aceh menggelar sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi bakal calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada Aceh 2017.
Rapat koordinasi dan sosialisasi pelaporan LHKPN berlangsung di kantor KIP Aceh, Senin (19/9/2016), yang dihadiri sejumlah bakal pasangan calon, seperti Zakaria Saman-Teuku Alaidinsyah, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab, Illiza Saaduddin Djamal-Farid Nyak Umar, Aminullah Usman, Adnan Beuransyah(Banda Aceh), Sarjani-Iriawan (Pidie), Fuad Hadi (Aceh Barat), Nurchalis, Teuku Raja Keumangan (Nagan Raya).
Pada pertemuan itu, staf Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN KPK Harun Hidayat menyampaikan tatacara pengisian formulir laporan kekayaan.
Menurut Harun, KPK akan menerima siapa saja yang hendak melaporkan kekayaannya, baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak.
Untuk pelaksanaan pemilihan serentak di 101 daerah di Indonesia, KPK akan memprioritaskan pelaporan LHKPN para bakal calon kepala daerah.
“Pelaporan harus sebagai calon kepala daerah, bukan sebagai pejabat atau pengusaha,” kata Harun di hadapan bakal calon kepala daerah.
KPK RI membuka klinik di kantor KIP Aceh pada Senin (19/9/2016) hingga sore ini. Lalu keesokan harinya di kantor Inspektorat Daerah Aceh. Klinik ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis bagi bakal calon yang hendak mengisi LHKPN.
Bukti penyerahan LHKPN menjadi salah satu syarat kelengkapan pencalonan kepala daerah. “Kalau ini tidak ada, calon bisa digugurkan,” kata Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi. “Bukti penyerahan LHKPN sama dengan syarat melampirkan salinan ijazah.”
Bukti LHKPN ini, sebut Ridwan, harus sudah disertakan oleh bakal calon saat mendaftarkan diri pada 21 hingga 23 September ini. []
