BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Puluhan korban konflik dari Aceh Besar berunjukrasa ke Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Selasa (28/9). Mereka menanyakan kejelasan dana diat yang dalam dua tahun terakhir tak diterima lagi.
Janda dan ahli waris korban konflik meminta DPRA ikut mendesak Pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk segera menyalurkan dana sebesar Rp3 juta
pertahun.
Agusta Mukhtar, koordinator aksi mengatakan, dalam dua tahun terakhir korban konflik tak menerima lagi dana diat, sehingga mereka meminta kejelasan dan kelanjutan bantuan itu.
Sebagian korban konflik mengaku ada yang baru menerima sekali dana diat yang sudah sejak 2006 diberlakukan.
Anisah, korban asal Iboh Tunong, Kecamatan Seulimum mengaku dirinya hanya sekali mendapatkan dana itu, itupun hanya Rp2 juta dari seharusnya Rp3 juta pertahun. “Hanya sekali, 2 juta, ngak tau kenapa 2 juta,” kata janda yang suaminya ditembak orang tak dikenal saat mengembala kerbau di kampungnya, 2001 silam.
Sementara Nurazizah (45) korban asal Keumire, Kecamatan Kuta Cot Glie, mengaku sudah menerima tiga kali dana diat, sebesar Rp9 juta. Dana itu diberi setahap pada 2008, akumulasi dari tiga tahun.
Nurazizah, ibu empat anak yang suaminya meninggal usai ditembak aparat kemanan di Lamtamot, Aceh Besar, karena dituduh membantu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepuluh tahun lalu.
Menurut dia, dana diat pernah diterimanya sangat membentu keluarganya dalam menghidupi anaknya, khususnya membayar kebutuhan pendidikan.
“Sekarang yang kami tanyakan, kenapa kami tidak lagi mendapatkan hak kami,” ujar Azizah.
Ketua DPRA Hasbi Abdullah mengatakan, pihaknya akan memanggil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Pimpinan BRA untuk meminta kejelasan tentang itu. “Kita perlu penjelasan dari mereka dulu,” sebutnya.
“DPRA tidak memegang uang, jadi kita butuh penjelasan dulu.”
Sebelumnya, aksi unjukrasa itu dilakukan di Kantor Gubernur Aceh, Senin kemarin, namun mereka mengaku tidak mendapat penjelasan memuaskan dari Gubernur Irwandi Yusuf.[]