Tuesday, March 31, 2020

Komnas HAM Nyatakan Tragedi Simpang KKA Pelanggaran HAM

Must Read

Calon Polisi Aceh Diuji Kemampuan Baca Quran

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Kepolisian Republik Indonesia tengah menyeleksi calon personel baru. Di Aceh, calon polisi yang beragama...

Aceh Selatan Ancam Mundur dari PKA

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Kontingen Aceh Selatan mengancam mundur dari Pekan Kebudayaan Aceh V menyusul batalnya Presiden Susilo...

Polisi Tangkap Dua Punker yang Lari dari SPN

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Dua anak punk yang tengah menjalani pembinaan berhasil melarikan diri dari Sekolah Polisi Negara...

Libur Sekolah, Tempat Rekreasi Dibanjiri Warga

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Musim liburan sekolah membuat sejumlah tempat rekreasi di Banda Aceh dan Aceh Besar dibanjiri...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

JAKARTA — Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus penembakan di simpang PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, tahun 1999 silam menyatakan ada bentuk pelanggaran HAM. Komnas HAM meminta kepada Kejagung untuk menyelidiki lebih lanjut keputusan Komnas HAM ini.

Dalam siaran pers yang diterima detikcom dari Komnas HAM, Rabu (22/6/2016), Komnas HAM juga telah mengajukan hasil penyelidikan kasus ini ke DPR sebagai pemberitahuan bahwa Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan. Komnas HAM juga mengajukan permohonan dukungan untuk segera ditindaklanjuti dan kemudian dibentuk Pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa Simpang KKA yang terjadi sebelum terbitnya UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut oleh Tim Ad Hoc Komnas HAM menyimpulkan:

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat (masa lalu), sebagai berikut:

a. pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM);
b. penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM).

2. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi
dalam peristiwa Simpang KKA adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan aparat TNI yang terjadi di Simpang KKA sekurang-kurangnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebagai akibat penembakan.

b. Penganiayaan (Persekusi)
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi di Simpang KKA tercatat sekurang-kurangnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab dalam peristiwa Simpang KKA, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut:

A. Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya

A.1 Komandan pembuat kebijakan

a. TNI pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999
b. Pangdam I / Bukit Barisan pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.

A.2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (duty of control) terhadap anak buahnya

a. Danrem 011 / Lilawangsa pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.
b. Dandim 0103/Aceh Utara pada Peristiwa Simpang KKA 1999.
c. Komandan Batalyon Infantri 113/JS pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999
d. Komandan Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.
e. Danramil Dewantara Kodim 0103/Aceh Utara

B. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan

a. Anggota Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom
b. Anggota Yonif 113/JS pada saat kejadian.

Peristiwa KKA ini terjadi pada tahun 1999 silam dan menewaskan 46 orang, dari jumlah itu 7 korban tewas diantaranya adalah anak-anak. Selain ada 156 orang mengalami luka tembak dan 10 orang hilang dalam peristiwa itu.

Siaran pers ini dibubuhi tanda tangan oleh Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyidikan, Otto Nur Abdullah.  []

DETIK.COM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Cegah Corona, Masjid Raya Baiturrahman Disemprot Disinfektan Sebelum Salat Jumat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Enam belas personel gabungan dari unit KBR (kimia, biologi, radio aktif) Detasemen Gegana Satuan...

Cegah Penyebaran Corona, Arab Saudi Hentikan Shalat Berjamaah di Masjid

RIYADH – ACEHKITA.COM – Pemerintah Arab Saudi, hari Selasa waktu setempat (Rabu dini hari WIB), menghentikan sementara pelaksanaan shalat berjamaah di semua masjid negara...

Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Aceh Liburkan Sekolah Mulai Besok

Mengantisipasi meluasnya penyebaran virus corona atau Covid-19, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, meliburkan sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Aceh, mulai besok, Senin (16/3/2020). Penegasan...

Biaya Haji Aceh 2020 Rp 31.454.602, Termurah se-Indonesia

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 untuk Jamaah Calon Haji asal embarkasi Aceh sebesar Rp 31.454.602 per jamaah, sedangkan besaran Bipih 1441 H/2020...

Persiraja Jadi Klub Pertama di Liga 1 2020 yang Didenda Komdis PSSI

Komite Disiplin (Komdis) PSSI mengeluarkan keputusan dari hasil sidang yang dilakukan pada Senin (9/3/2020) lalu. Ada 3 hukuman yang diberikan buat klub dan individu...

More Articles Like This