Di provinsi paling ujung Sumatera, distribusi vaksin corona ke pulau terluar Aceh tak mulus. Sejumlah rintangan dihadapi petugas; kabar hoaks dan akses transportasi.
Menumpang perahu nelayan, Arinas Tuti meninggalkan Pulau Breuh di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, pada pertengahan Januari 2021. Koordinator Imunisasi Puskesmas Pulo Aceh ini berlabuh di Pelabuhan Lampulo, Kota Banda Aceh, setelah mengarungi laut selama 2,5 jam. Kecamatan Pulo Aceh terdiri atas dua pulau berpenghuni: Pulau Nasi dan Pulau Breueh. Akses satu-satunya adalah menggunakan transportasi laut.
Tujuan Tuti hari itu ke Puskesmas Krueng Barona Jaya, sesuai surat yang dikirim Dinas Kesehatan Aceh Besar. Sebagai petugas vaksinasi atau vaksinator, Tuti diminta datang ke puskesmas itu pada Jumat, 15 Januari. Meski masih dalam wilayah Aceh Besar, dua fasilitas kesehatan ini terpaut puluhan kilometer yang dibatasi laut. Itu sebabnya Tuti mesti berangkat lebih awal sebelum jadwal semestinya.
Di Puskesmas Krueng Barona Jaya, dia menerima 92 dosis vaksin merek CoronaVac yang dikembangkan perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac, untuk mengatasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-COV-2 . “Kami harus menjemput vaksin di sana,” kata Tuti, kepada acehkita.com, Jumat, 28 Mei 2021. Dinas Kesehatan Aceh Besar mengelompokkan kecamatan dalam beberapa rayon ketika menyuplai vaksin tahap awal khusus tenaga kesehatan dan pelayan publik.
Vaksin yang Tuti terima diletakkan dalam satu cold box atau kotak pendingin berukuran sekitar 35 x 20 sentimeter. Serah terima vaksin hari itu dikawal aparat militer, polisi, dan beberapa pejabat Kecamatan Pulo Aceh. Menurut Tuti, jumlah dosis yang diberikan mengacu data jumlah penerima vaksin yang dikirim puskesmas ke dinas. Pendataan petugas Puskesmas Pulo Aceh hanya 46 tenaga kesehatan dan pelayan publik yang berhak menerima vaksin. “Sehingga untuk dua kali vaksinasi diberikan sekaligus, sehingga totalnya 92 dosis,” ujar Tuti.
Sejatinya jumlah tenaga kesehatan dan pelayan publik di Kecamatan Pulo Aceh lebih dari 46 orang. Namun tidak semuanya penduduk asli di sana. Sehingga pada akhir pekan atau hari libur, mereka cenderung kembali ke rumahnya di Aceh daratan, seperti di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
Bagi mereka ini, Kepala Puskesmas Pulo Aceh, Misriadi, menyarankan mengikuti vaksinasi di puskesmas yang dekat dengan rumahnya di daratan. Karena itu, dosis vaksin yang dibawa ke Puskesmas Pulo Aceh hanya untuk mereka yang tinggal di pulau dan jarang ke daratan. “Vaksinasi tidak mesti di Pulo Aceh, di mana saja bisa, yang penting tervaksin,” katanya, Selasa, 25 Mei 2021.
Tuti sudah memegang cold box. Tapi dia tak bisa kembali ke Pulo Aceh pada hari itu juga. Sebab tidak ada perahu nelayan yang berlayar. Peraturan adat nelayan Aceh melarang perahu beroperasi sepanjang Jumat, kecuali untuk hal mendesak. Sebenarnya dia bisa menyewa perahu khusus. Namun biaya yang dibutuhkan besar. Terlebih Puskesmas tak punya anggaran untuk itu. “Sekitar Rp 4 juta untuk pulang pergi,” tutur Tuti.
Demi menjaga rantai dingin, Tuti dan sejumlah pejabat Pulo Aceh yang mengawal proses distribusi sepakat menyimpan vaksin itu dalam lemari pendingin Puskesmas Blang Bintang, terdekat dengan Puskesmas Krueng Barona Jaya. Keesokan hari, mereka kembali menjemput dan membawa vaksin itu ke Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, sekitar pukul 14.00 WIB. “Kami naik perahu nelayan di sana,” ujar Tuti.
Perahu itu mengangkut puluhan penumpang berikut sejumlah barang. Tuti duduk di ruang kemudi, dekat dengan nahkoda, untuk menghindari paparan sinar matahari. Juga jauh dari uap mesin. Uap panas disebut bakal berpengaruh terhadap vaksin. Siang itu, cuaca memang mendung. “Matahari bersahabat. Tahu dia vaksin Covid-19 mau dibawa,” sebut Tuti disambut tertawa lepas.
Tatkala sudah berlayar dan perahu mulai terombang-ambing gelombang laut, Tuti memangku kotak pendingin dan mendekapnya erat-erat. Polisi bersenjata lengkap mengawal di luar ruang kemudi. “Pokoknya apapun yang terjadi, rantai dingin vaksin tetap yang terpenting,” katanya.
Pendistribusian vaksin seperti yang Tuti kerjakan menurut Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Anita adalah hal biasa yang sudah dilakukan berulang kali jauh sebelum pandemi corona melanda. Pengiriman antivirus melalui perahu nelayan telah dipraktikkan saat memasok vaksin penyakit lain dalam program imunisasi. “Sudah standar, tidak ada yang menjadi persoalan,” kata Anita, Kamis, 27 Mei 2021.
Hingga akhir Mei lalu, Dinas Kesehatan Aceh Besar sudah menerima 13.450 dosis vaksin CoronaVac. Stok yang tersisa di gudang 2.790 dosis. Penyuntikan vaksin di kabupaten bertetangga dengan Kota Banda Aceh, ibu kota Aceh, itu masih menyasar kelompok tenaga kesehatan, pelayan publik, dan orang lanjut usia khusus calon anggota jemaah haji. “Kalau vaksinnya sudah cukup, kami akan vaksin semua orang,” ujar Anita.
Sekitar pukul 16.30 WIB, perahu yang Tuti tumpangi merapat ke pelabuhan Pulau Breueh. Dia disambut sejumlah orang, lengkap dengan ambulans. Tuti merasa jadi orang penting karena membawa vaksin. Menenteng kotak pendingin vaksin, Tuti bergegas turun dari perahu dan masuk ke ambulans. Setiba di puskesmas, vaksin diletakkan dalam cold chain atau mesin pendingin yang tersambung listrik. “Itu tidak kami buka-buka lagi sampai proses vaksinasi,” tuturnya.
Hoaks Vaksin di Titik Nol Indonesia
Meski sama-sama menyandang status pulau terluar dan berada di ujung barat Indonesia, Kecamatan Pulo Aceh dan Kota Sabang beda nasib. Kontras dengan kisah Tuti menumpang perahu nelayan, distribusi vaksin ke Kota Sabang, Pulau Weh, menggunakan kapal roll on-roll off (Ro-Rol). Transportasi laut ini bisa mengangkut mobil pembawa vaksin menuju pulau terluar tempat tugu titik nol kilometer Indonesia berada.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Firdiansyah, vaksin diantar tim provinsi hingga ke gudang penyimpanan di Sabang. “Baru kemudian kami mendistribusikan ke puskesmas,” katanya, Senin, 31 Mei 2021.
Kota Sabang hingga akhir Mei lalu sudah menerima 6.238 dosin vaksin CoronaVac. Stok antivirus yang tersisa di gudang mencapai 2.183 dosis. Penyuntikan vaksin masih menyasar tenaga kesehatan, pelayan publik, dan orang lanjut usia khusus calon anggota jemaah haji.
Meski disebut tidak memiliki masalah dalam pendistribusian, Firdiansyah mengaku punya kendala dalam vaksinasi karena beredar informasi hoaks mengenai dampak berbahaya setelah menerima suntikan vaksin. Ada anggapan vaksinasi menyebabkan orang sakit, meninggal, dan efek lainnya. “Tapi sampai saat ini belum ada efek yang berarti akibat vaksinasi di Kota Sabang,” ujar Firdiansyah.
Isu hoaks ini pula yang membuat Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mengunjungi Sabang pada medio Februari 2021. Kunjungan itu disebut Taqwallah sebagai upaya memacu vaksinasi. Dia memberikan arahan dan motivasi kepada petugas vaksinasi semua puskesmas dan rumah sakit di Sabang untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin aman. “Informasi hoaks terkait vaksin harus kita lawan, kita harus memberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat,” katanya, kala itu.
Bukan hanya di Sabang, kabar bohong mengenai vaksin hampir merata tersebar di seluruh Aceh. Itu sebabnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai vaksinasi di Aceh berjalan lamban. “Vaksinasinya sangat lamban dibandingkan daerah-daerah lain,” katanya dalam sebuah diskusi bersama Ikatan Dokter Indonesia pada Minggu, 18 April 2021. “Aceh itu termasuk yang memang mungkin belum 100 persen kita bisa berhasil yakinkan.”
Seorang warga Kota Banda Aceh mengaku masih takut mengikuti vaksinasi karena belum yakin soal keamanan vaksin. Dia juga meragukan fungsi vaksin lantaran disebut tidak kebal terhadap corona. “Saya mendengar ada yang sakit hingga meninggal setelah disuntik vaksin. Dan orang yang divaksin juga masih terkena corona, tidak kebal, jadi untuk apa vaksin,” kata mahasiswa yang menolak namanya ditulis ini.
Dia mencontohkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada Senin, 31 Mei. Nova adalah orang pertama yang menerima suntikan vaksin CoronaVac di Aceh pada 15 Januari 2021. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh Safrizal Rahman menuturkan, vaksinasi tidak membuat seseorang kebal Covid-19. “Tapi kalau sudah divaksin dan terkena corona, itu gejalanya tidak berat,” ujarnya, Kamis, 3 Juni 2021.
Survei Kementerian Kesehatan bersama Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis November 2020, menempatkan Aceh sebagai daerah terendah di Indonesia dalam kesediaan menerima vaksin Covid-19 sebesar 46 persen. Alasan penolakan vaksin karena responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin, menyatakan tidak percaya vaksin, dan mempersoalkan kehalalan vaksin.
Penyebab hoaks mengenai Covid-19 dan vaksin begitu mudah diterima masyarakat, menurut Pakar Komunikasi Kesehatan Rizanna Rosemary, lantaran mereka tidak kritis mempertanyakan keakuratan sumber informasi. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pandemi Covid-19. Terlebih pemerintah tidak mampu menjadi role model atau teladan masyarakat untuk mematuhi kebijakannya sendiri.
“Pemerintah menginstruksikan menghindari kerumunan, tapi pemerintah masih melakukan pembiaran terhadap kerumunan-kerumunan yang jelas terjadi di wilayah publik,” kata Rizanna yang juga dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, ini kepada acehkita.com, Rabu, 16 Juni 2021.
Dalam menangani pandemi, Rizanna menilai pemerintah cenderung menerapkan komunikasi krisis dibandingkan komunikasi yang bertujuan meminimalisir risiko atau komunikasi risiko. “Penanganan bersifat represif pun menjadi pilihan pemerintah, seperti razia masker dadakan yang cenderung menimbulkan resistensi atau penolakan daripada menjadi solusi berkelanjutan,” tuturnya.
Karena itu, masyarakat kemudian cenderung percaya informasi yang keakuratan sumbernya belum jelas dibandingkan apa yang pemerintah sampaikan. Hasil riset Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala dan Pusat Studi Inovasi Pemerintah dan Studi Kemasyarakat atau Centre for Innovative Government and Society Studies (CIGSS) yang dilakukan pada Mei dan Juni 2020 menunjukkan bahwa masyarakat lebih suka mendapatkan informasi tentang Covid-19 dari media televisi (36.1%), media daring atau internet (32.7%), dan media sosial (19.8%).
Menurut Rizanna, memudarnya kredibilitas sumber informasi dalam kondisi pandemi mempengaruhi penerimaan informasi termasuk menurunkan kepercayaan publik atas pandemi. “Disamping implikasi kesehatan fisik dan mental,” sebutnya.
Naik Turun Capaian Vaksin
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani meminta masyarakat Aceh tidak perlu khawatir menyangkut keamanan, khasiat, dan kehalalan vaksin. Justru, menurutnya, yang seharusnya dikhawatirkan adalah anggota keluarga yang menolak ketika dianjurkan mengikuti vaksinasi. “Sebab sikap mangkir vaksinasi itu menghambat terbentuknya imunitas kelompok di Aceh,” ujarnya.
Sejak 5 Januari 2021 hingga Mei, Satgas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh sudah menerima 238.040 dosis vaksin CoronaVac dalam beberapa gelombang pengiriman. Vaksin yang tersisa dan sedang digunakan adalah kiriman 15 Maret dan 14 April, masing-masing 65.000 dan 26.600 dosis. Menurut Saifullah, gudang farmasi Dinas Kesehatan Aceh tidak menstok vaksin karena langsung mendistribusikannya ke kabupaten dan kota. “Masa simpannya hingga Agustus nanti,” sebutnya.
Sejak vaksinasi perdana dilakukan di Aceh pada 15 Januari hingga 9 Juni, tercatat sudah 207 ribu lebih dosis vaksin pertama disuntik dan 105 ribu lebih dosis vaksin kedua. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi terbanyak dalam rentang itu adalah pada Juni. Meski masih terhitung sembilan hari, jumlah dosis vaksin pertama yang sudah disuntik pada Juni mencapai 74.326. Sementara paling rendah pada Mei 13.809 dosis.
Jumlah dosis pertama yang disuntik pada Mei mengalami penurunan dibandingkan pada Februari dan Maret yang selalu berada di atas 40 ribu dosis. Ini punya kaitan dengan sasaran vaksinasi di Aceh. Sejak Januari hingga Maret, vaksinasi di Aceh menyasar kalangan tenaga kesehatan. Capaian untuk golongan ini sejumlah 88,20 persen atau 49.808 orang dari target 56.470 orang. Pencapaian ini lantaran Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi tenaga kesehatan berstatus aparatur sipil negara dan pemecatan bagi tenaga kesehatan berstatus tenaga kontrak kalau menolak vaksin.
Sebelum kebijakan itu dikeluarkan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Aceh awalnya juga berjalan lambat. “Di awal program vaksinasi tenaga kesehatan memang Aceh masih kurang menggembirakan. Namun setelah mendapat arahan dari Bapak Gubernur, vaksinasi berjalan lancar. Animo para nakes pun tinggi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif, pada Sabtu, 20 Februari lalu.
Ketika hampir semua tenaga kesehatan telah menerima suntikan vaksin, pada April dan Mei vaksinasi menyasar pelayan publik dan orang lanjut usia (lansia). Terhadap dua kalangan ini, vaksinasi berlangsung secara sukarela sehingga capaiannya rendah dan jauh dari target. Misalnya hingga 16 Juni, vaksinasi lansia hanya mencapai 6.809 orang atau 1,56 persen dari target 435.651 orang. Sementara pelayan publik 198.977 orang atau 41.58 persen dari target 478.489 orang.
Saifullah Abdulgani mengakui kelambanan vaksinasi untuk lansia dan pelayan publik. Pada akhir Mei lalu, Saifullah menyebut vaksinasi lansia tanpa progres sama sekali. “Progres vaksinasi lansia nihil, tidak ada progres dalam laporan terakhir yang kami terima,” katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 23 Mei 2021.
Memasuki Juni, jumlah vaksinasi meningkat drastis ketika Pemerintah Aceh mulai menggelar vaksinasi massal bagi seluruh aparatur sipil negara dan lansia. Mengulang kesuksesan tenaga kesehatan, kali ini Pemerintah Aceh juga bakal memberikan sanksi bagi aparatur sipil negara dan pecat bagi tenaga kontrak kalau menolak vaksin.
“Gubernur menegaskan, kepala satuan kerja perangkat Aceh dan ASN, tenaga kontrak, serta tenaga kerja outsourcing pada pemerintah Aceh mengikuti vaksinasi COVID-19, kecuali tidak memenuhi kriteria penerima vaksin,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh Muhammad Iswanto kepada jurnalis, Rabu, 9 Juni 2021.
Lemari Pendingin dan Listrik Biarpet
Kembali ke Puskesmas Pulo Aceh. Vaksin masih tersimpan dalam mesin pendingin. Suhu terjaga. Namun mesin itu tiba-tiba mati pada suatu siang lantaran listrik padam. Paramedis puskesmas yang siaga bergegas menyalakan genset. Puskesmas Pulo Aceh yang berstatus rawat inap 24 jam membuat petugas siaga setiap waktu. Tak berselang lama, mesin pendingin kembali menyala. “Kemarin itu listrik padam hingga 2 jam,” kata Tuti.
Selama aliran listrik terputus, Tuti harus memastikan genset harus terus menyala agar suhu mesin pendingin tak naik. Menurutnya, listrik biarpet bukan perkara baru di Pulo Aceh. Peristiwa serupa juga terjadi ketika mesin pendingin puskesmas menyimpan vaksin untuk program imunisasi bayi. Tuti menyebutkan pemadaman listrik terkadang tak bisa ditebak karena faktor alam. Ini kemungkinan terjadi siang dan malam hari. “Beruntung saat vaksin CoronaVac disimpan, hanya sekali padam listrik,” ujarnya.
Setelah dimasukkan dalam mesin pendingin pada 16 Januari, 92 dosis vaksin itu baru dikeluarkan tiga pekan kemudian lantaran harus menanti jadwal vaksinasi perdana digelar di Puskesmas Pulo Aceh, pada 6 Februari 2021. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Anita turut datang ke sana bersama sejumlah pejabat lainnya. Tuti menjadi petugas yang menyuntik antivirus. Vaksinasi dilaksanakan dalam beberapa hari di satu titik, Puskesmas Pulo Aceh, hingga dosis tak lagi tersisa.
“Vaksinasi khusus tenaga kesehatan alhamdulillah lancar tidak ada kendala. Tapi belum tahu nanti kalau untuk masyarakat,” tutur Tuti.
Medio Juni, Puskesmas Pulo Aceh sudah menyuntikkan vaksin untuk masyarakat umum, meski belum termasuk kalangan prioritas. “Jumlahnya sekarang sudah 69 orang, termasuk tenaga kesehatan 46 orang,” kata Misriadi. Hal serupa juga terjadi di Kota Sabang, Pulau Weh. Per 19 Juni 2021, jumlah warga Sabang yang telah divaksin pertama mencapai 2.496 orang atau 0,26 persen dari target provinsi. Angka ini membuat Sabang menduduki daerah terendah capaian vaksinasi di Aceh. []
Note: Liputan ini hasil kerja sama acehkita, independen.id dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
