BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie mengeluhkan dana pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga kini belum dicairkan pemerintah kabupaten tersebut. Akibatnya, sejumlah tahapan pilkada yang telah berjalan tak bisa dilaksanakan Komisi Pemilihan.
Ketua KIP Pidie Junaidi mengatakan, untuk melaksanakan suksesi bupati dan gubernur di daerah tersebut memerlukan biaya sebesar Rp22,7 miliar. Namun, Bupati Pidie Mirza Ismail memutuskan untuk membekukan anggaran untuk pilkada.
“Bupati beralasan, belum ada aturan dan dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan pilkada,” kata Junaidi Jumat (26/8).
Pemerintah Kabupaten Pidie memutuskan untuk mencairkan dana pilkada terkait dengan kekisruhan regulasi pelaksanaan pemilihan. Kekisruhan itu dipicu pada pro-kontra calon perseorangan.
Tak hanya dana yang bersumber dari APBK Pidie saja yang belum cair. Dana sharing dari Pemerintah Provinsi Aceh juga hingga kini belum ada kejelasan. Padahal, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 15 Agustus telah menyurati Kepala Dinas Pengelolaan Kekuangan dan Kekayaan Daerah.
Surat bernomor 270/25630 yang bersifat “kilat” itu meminta Dinas PKKA untuk mencairkan dana pilkada yang bersumber dari provinsi. Ini merupakan surat kedua yang meminta Dinas PKKA segera mencairkan dana pilkada untuk 17 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada gubernur dan bupapti.
Menurut Junaidi, ketiadaan dana ini menyebabkan sejumlah tahapan pilkada sama sekali tidak bisa dijalankan. “Semua kegiatan KIP terhenti. Ini akan tersendatnya pembayaran honor PPK dan PPS. Padahal ini sudah mau hari raya,” kata Junaidi.
Selain itu, KIP juga tidak bisa melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih. “Daerah lain dalam waktu dekat ini akan mengumumkan DPS (Daftar Pemilih Sementara). Tapi kami melakukan pemutakhiran data saja belum,” ujarnya. “Belum lagi, kami tidak bisa melakukan sosialisasi pilkada kepada masyarakat.”
Komisi Pemilihan yang dipimpin Junaidi pernah digelontorkan dana pinjaman dari kas daerah Pidie sebesar Rp420 juta. Uang pinjaman ini telah digunakan untuk perekrutan PPK dan PPS serta pelatihan bagi petugas kecamatan dan perhitungan suara itu.
Junaidi berharap, Pemerintah Kabupaten Pidie segera mencairkan dana untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu. “Tapi kami belum tahu, apakah pemerintah akan membekukan dana sampai ada Qanun Pilkada yang baru,” kata dia. []