BANDA ACEH| ACEHKITA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), menilai pengelolaan keuangan pemerintah Aceh masih memiliki persolan, diantaranya penyimpangan keuangan daerah.
Jajang Sukirman, Deputi Pengawasan Bidang Penyelengaraan Keuangan Daerah, mengatakan, masih ada hasil peyelidikan penyelewengan keuangan daerah yang belum ditindaklanjuti.
“Laporan keuangan penyelenggaraan keuangan daerah masih kurang,” katanya dalam seminar sosialisais Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), di Anjong Moen Mata, Banda Aceh, Kamis, (28/5).
Indikasi lain, juga terlihat dalam penyerapan dana otonomi khusus yang rendah. Menurutnya, kedepan pemerintah Aceh perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Saat ini masih banyak perencanaan yang tidak tepat, serta masih adanya penyusunan laporan akuntabiltas keuangan yang kurang baik,” katanya.
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menyebutkan, Aceh masih mendapatkan penilaian wajar dengan catatan, menyangkut pengelolaan keuagan daerah. Pemerintah Aceh akan memperbaiki hal itu. “Kedepan kita coba supaya tidak ada lagi catatannya,” ujar Irwandi.
Namun dia memprediksi hal ini tidak akan tercapai dalam dua tahun. Salah satu hambatannya adalah masih adanya kredit Peningkatan Ekonomi Rakyat (PER) yang belum dikembalikan masyarakat.[]