BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar merespon wacana penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diusulkan beberapa partai nasional dan Partai Aceh usai pertemuan di Imperial Kitchen Seutui, Banda Aceh, malam tadi. Menurutnya, yang terpenting harus mempertimbangkan kepentingan Aceh masa depan yang lebih lama.
“Ditunda atau tidaknya Pilkada yang paling penting harus dipertimbangkan kepentingan Aceh di masa akan datang yang lebih lama. Dan saya inginkan kita di Aceh jangan sampai terjebak dengan rapai konflik,” ujar Muhammad Nazar usai membuka Pameran Foto di Museum Tsunami, Banda Aceh, Kamis 17 Juli 2011. Dia mengaku baru mengetahui wacana tersebut setelah membaca di koran pagi hari ini.
Menurut Wagub, yang namanya penundaan harus ada alasan yang rasional. “Pengalaman di Aceh pada masa konflik, Pemilu 1999 dan 2004 ada suara letusan senjata di mana-mana, tapi pemilu tetap terlaksana dengan baik.”
Dia menyebutkan, pendapat parpol tersebut lebih melihat pada proses yang dilakukan KIP di mana ada perbedaan pandangan antara eksekutif dengan beberapa anggota dewan.
“Sekarang kita berkepentingan bagaimana menghilangkan kultur konflik dan mentalitas perang untuk menuju suatu keadaan yang lebih sehat. Aceh membutuhkan pemimpin yang sehat. Sehat program, pikiran, perilaku dan mampu selamatkan dan sejahterakan masyarakat secara benar,” sebut Nazar.
Menurutnya, instrumen demokrasi yang namanya pemilu langsung harus direspons secara bijak dan arif, tidak perlu ada kekhawatiran akan menang si ini lagi atau si itu lagi. Siapa pun yang menang harus siap, siapa pun yang kalah juga harus siap. “Kalau saya tidak melihat siapa yang menang siapa yang kalah. Maka saya sering ngomong, naik saja mau lewat jalur mana.”
“Tapi ada satu kepentingan bersama, yaitu menyelamatkan perdamaian dan mengisi perdamaian,” tegas dia.
Wagub menyebutkan, kalau semua sepakat Pilkada bisa kapanpun dilaksanakan, tidak ada kendala. “Penundaan Pilkada tidaklah dengan mudah bisa dilaksanakan, karena harus sesuai dengan Undang-Undang.”
Menurut dia, perbedaan pandangan di tahapan dan Qanun Pilkada harus ada yang membangun komunikasi dengan baik.
“Saya pun mencoba membangun komunikasi, walaupun belum maksimal. Saya ingin mengakhiri masa jabatan wagub dengan baik, baik hubungan dengan gubernur atau dengan siapa pun. Dinas pun jangan terjebak dalam politik praktis, kalau dalam hati mendukung silakan saja,” sebut wagub.
Partai politik, menurut dia, berkepentingan untuk menyelamatkan keadaan Aceh. Kita saling menghargai, nanti kita coba lihat diskusi apakah baik ditunda atau dilaksanakan. Kalau ditunda, itu berapa lama. Opini publik yang menginginkan begitu habis masa jabatan langsung ada yang sambung tanpa harus ada penjabat.
“Reintegrasi damai akan menjadi rawan kalau tidak bersambung dengan gubernur definitif. Ditunda enam bulan misalnya, berarti Februari bisa dilantik. Jadi begitu kami habis bisa langsung ada gubernur definitif. Siapapun gubernurnya, terserah,” kata Nazar. []