Sunday, January 26, 2020

Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara

Must Read

Belajar Seudati di Arena Car Free Day

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Ada pertunjukan baru di arena car free day di Jalan Teungku Daud Beureu-eh Banda...

DPRA Akan Bawa Rancangan Qanun Bendera ke Mendagri

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA, Hasbi Abdullah mengatakan bahwa DPRA akan segera membawa...

AJI Gelar Lokakarya Peliputan Syariat Islam

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Sedikitnya 15 jurnalis terpilih dari berbagai media yang terbit dan beredar di Aceh...

Pencarian Pesawat Malaysia Airlines di Selat Malaka Dihentikan

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Aceh menghentikan operasi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

JAKARTA – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Irwandi diyakini jaksa bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa KPK Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Selain itu, staf khusus Gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal, dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Keduanya diyakini jaksa merupakan perantara suap untuk Irwandi.

Hendri Yuzal dan Saiful Bahri diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Irwandi diyakini jaksa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Jaksa mengatakan saat itu ada usulan kegiatan atau program pembangunan di Kabupaten Bener Meriah, yaitu pembangunan jalan Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang dan jalan Krueng Gekeuh-Bandara Rembele. Atas usulan itu, Irwandi meminta orang kepercayaannya, Teuku Saiful Bahri, mengatur pemenang lelang program pembangunan itu.

Selanjutnya, Ahmadi dan Yuzal bersepakat tentang adanya commitment fee atas program pembangunan itu. Ahmadi pun menyanggupi dan menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Uang tersebut digunakan Irwandi untuk membayar tiket perjalanan umrah bersama istrinya, Fenny Steffy Burase. Steffy merupakan pemilik PT Erol Perkasa Mandiri serta Tim Ahli Aceh Marathon. Selain itu, uang yang diterima dari Ahmadi digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon.

“Maka penguasaan beralih pemberi Ahmadi kepada Irwandi Yusuf selaku penerima melalui Saiful Bahri dan Hendri Yuzal. Maka berdasarkan doktrin menerima atau hadiah dari fakta perbuatan terdakwa diuraikan di atas, unsur terbukti menerima hadiah dilakukan secara sempurna melalui peran Saiful Bahri dan Hendri Yuzal,” jelas jaksa.

Irwandi juga diyakini jaksa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022. Uang tersebut berasal dari beberapa proyek yang dikerjakan para pengusaha.

Irwandi juga bersama-sama orang kepercayaannya, Izil Azhar, menerima uang gratifikasi dari proyek Dermaga Sabang.

Atas perbuatan itu, Irwandi diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Juga Dituntut Pencabutan Hak Politik
Jaksa KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Irwandi Yusuf, yaitu pencabutan hak politik.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Irwandi Yusuf berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun,” ucap jaksa KPK Ali Fikri membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.[]

DETIK.COM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

AJI-UNICEF Gelar Pelatihan Liputan Hak Anak untuk 25 Jurnalis Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh menggelar workshop peliputan hak anak untuk 25 jurnalis...

Djulaidi Kasim Jabat Plt Kakanwil Kemenag Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Menteri Agama RI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menunjuk Drs Djulaidi Kasim, M. Ag sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor...

Pemerintah Aceh Sampaikan Duka Cita atas Meninggalnya Bupati Bireuen

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Pemerintah Aceh menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bupati Bireuen, Saifannur, di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, Kota...

Bupati Bireuen Saifannur Meninggal Dunia

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Bupati Bireuen, Saifannur, dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya, Kota Medan, Sumatera Utara. Ia menghembuskan nafas...

Panglima Militer Thailand Belajar Penanganan Konflik dan Teken Kerja Sama di Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand atau Royal Thailand Army (RTA), Jenderal Apirat Kongsompong, melakukan kunjungan ke Aceh, pada Selasa...

More Articles Like This