Tuesday, April 7, 2020

Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara

Must Read

Rapat Paripurna DPRA

Anggota DPRA, Jamaluddin T Muku memaparkan permasalahan pembangunan jalan Banda Aceh-Calang yang dikerjakan USAID dalam rapat paripurna khusus Dewan...

Sabang Tuan Rumah Kejurnas Layar

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Persatuan Olah Raga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI) Aceh akan menggelar Kejuaraan Nasional Layar yang...

FOTO | Tim Aceh Rebut Emas Sepakbola

Tim sepakbola Pelajar Aceh akhirnya meraih medali emas setelah mengalahkan Kepulauan Riau 3-2 dalam putaran final kompetisi Pekan Olahraga...

Inilah Isi Surat Pemberitahuan DPRA ke KIP

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akhirnya pada 18 Agustus menyurati Komisi Independen Pemilihan untuk memberitahukan...
Redaksi
Redaksihttp://www.acehkita.com
ACEHKITA.COM hadir sejak 19 Juli 2003. Kami bisa dihubungi via @acehkita, redaksi[at]acehkita[dot]com

JAKARTA – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Irwandi diyakini jaksa bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa KPK Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Selain itu, staf khusus Gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal, dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Keduanya diyakini jaksa merupakan perantara suap untuk Irwandi.

Hendri Yuzal dan Saiful Bahri diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Irwandi diyakini jaksa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Jaksa mengatakan saat itu ada usulan kegiatan atau program pembangunan di Kabupaten Bener Meriah, yaitu pembangunan jalan Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang dan jalan Krueng Gekeuh-Bandara Rembele. Atas usulan itu, Irwandi meminta orang kepercayaannya, Teuku Saiful Bahri, mengatur pemenang lelang program pembangunan itu.

Selanjutnya, Ahmadi dan Yuzal bersepakat tentang adanya commitment fee atas program pembangunan itu. Ahmadi pun menyanggupi dan menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Uang tersebut digunakan Irwandi untuk membayar tiket perjalanan umrah bersama istrinya, Fenny Steffy Burase. Steffy merupakan pemilik PT Erol Perkasa Mandiri serta Tim Ahli Aceh Marathon. Selain itu, uang yang diterima dari Ahmadi digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon.

“Maka penguasaan beralih pemberi Ahmadi kepada Irwandi Yusuf selaku penerima melalui Saiful Bahri dan Hendri Yuzal. Maka berdasarkan doktrin menerima atau hadiah dari fakta perbuatan terdakwa diuraikan di atas, unsur terbukti menerima hadiah dilakukan secara sempurna melalui peran Saiful Bahri dan Hendri Yuzal,” jelas jaksa.

Irwandi juga diyakini jaksa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022. Uang tersebut berasal dari beberapa proyek yang dikerjakan para pengusaha.

Irwandi juga bersama-sama orang kepercayaannya, Izil Azhar, menerima uang gratifikasi dari proyek Dermaga Sabang.

Atas perbuatan itu, Irwandi diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Juga Dituntut Pencabutan Hak Politik
Jaksa KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Irwandi Yusuf, yaitu pencabutan hak politik.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Irwandi Yusuf berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun,” ucap jaksa KPK Ali Fikri membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.[]

DETIK.COM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

TERBARU

Tiga Pasien Positif COVID-19 di Aceh Sembuh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Tiga pasien positif corona atau COVID-19 di Aceh dinyatakan sembuh. Mereka diperbolehkan pulang setelah...

200 Pengemudi Ojek Daring di Aceh Peroleh Bantuan Sembako

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 200 pengemudi ojek daring di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Aceh, memproleh bantuan sembako dari Forum...

Update Corona di Aceh: Sudah 37 PDP COVID-19 Pulang dari RS dan Sehat

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Sebanyak 37 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Virus Corona atau COVID-19 di Aceh dilaporkan sembuh dan telah pulang dari...

Update Corona di Aceh: ODP Bertambah Jadi 893, PDP 45, dan Hasil Swab EY Negatif

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona atau COVID-19 di Aceh kembali bertambah. Kali ini ODP bertambah 96 orang menjadi...

Surat Wali Nanggroe Kepada Para Tenaga Medis

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyampaikan rasa terima kasih kepada para tenaga medis yang saat ini menjadi garda...

More Articles Like This