BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Investasi swasta sulit berkembang di Aceh karena masih ada beberapa kendala yang membuat para investor dan pengusaha enggan menanamkan modalnya di Aceh. Hal tersebut disampaikan Asisten II Pemerintah Aceh Said Mustafa dalam seminar bertajuk ‘Membangun Pondasi Ekonomi Aceh 2025 menuju Pengentasan Kemiskinan serta Peningkatan Kesejahteraan Rakyat’ di kampus Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, Sabtu.
Dalam seminar yang difasilitasi Biro Ekononomi Pemerintah Aceh, Fakultas Ekonomi Unsyiah, Aceh Recovery Forum(ARF) dan LSM Tunas Aceh Research Institutu (TARI), Said Mustafa memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi investor swasta. Kendala yang dimaksud berupa kondisi keamanan yang masih dinilai buruk oleh sebagian pengusaha, kemudian belum terpenuhinya sumber energi seperti listrik dan kepastian hukum terkait usaha.
“Banyak perusahaan maupun lembaga yang tidak tahu harus berurusan ke mana jika ingin berinvestasi di Aceh,” ujarnya.
Said Mustafa mengatakan tanpa investasi swasta, pertumbuhan ekonomi Aceh sulit berkembang. Diperlukan sebuah strategi yang baik, kerjasama semua pihak untuk memikirkan hal tersebut.
Hal sama juga disampaikan oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Aceh, Teuku Sofyan. Dia menambahkan, beberapa faktor lain yang menyebabkan sektor swasta sulit berkembang di Aceh adalah belum adanya dukungan pembangunan pada sektor ril terkait ekonomi seperti pertanian dan perikanan. “Juga masih ada pungutan liar oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab,” ujarnya.
Selanjutnya adalah rendahnya produksi pascapanen hasil perkebunan dan pertanian rakyat di Aceh serta belum adanya sikronisasi program antara satu lembaga dengan lain di Aceh, termasuk lembaga pemerintah.
Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah Raja Masbar mengatakan secara umum diperlukan beberapa prioritas untuk menumbuhkan ekonomi Aceh, membangun infrastuktur yang mendukung investasi dan keinginan rakyat serta program terpadu dalam pengentasan kemiskinan.
Dia menilai selama ini banyak program pengetasan kemiskinan tersebar di badan-badan dan dinas-dinas pemerintah, tidak dikelola dengan baik. “Sebaiknya semua dana tersebut ditarik dan dibuat sebuah program pengentasan kemiskinan yang terpadu, sehingga lebih mudah dikelola,” ujarnya.
Pengamat Sosial Aceh, Humam Hamid mengemukakan, terlepas dari bebagai tantangan ekonomi di Aceh, diperlukan sebuah rencana pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Hal tersebut bisa dibuat terencana mengingat Aceh mendapat kepastian kucuran dana besar dari Migas maupun Dana Otsus, sampai dengan 2027, sesuai dengan Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dana yang diterima sampai tahun akhir diperkirakan mencapai 100 triliun. “Artinya pembangunan harus terencana dengan memanfaatkan uang tersebut,” ujarnya. []