BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Istana Wali Nanggroe yang dibangun menggunakan anggaran sebesar 97 miliar rupiah akhirnya diresmikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Rabu (13/4/2016). Pada peresmian itu, Zaini menyentil keberadaan lembaga Wali Nanggroe agar tidak terpengaruh kekuatan politik.
Gubernur Zaini berpesan agar Wali Nanggroe harus menjadi lembaga pemersatu masyarakat Aceh, bukan malah terjebak dalam kegiatan politik praktis.
“Wali Nanggroe haruslah bisa memegang amanah sebagai lembaga pemersatu menurut adat, bukan menurut politik,” ujar Zaini.
Lembaga Wali Nanggroe dibentuk melalui Qanun Nomor 8/2012, yang diberikan mandat sebagai pemersatu rakyat Aceh dan menjaga adat-istiadat, serta menegakkan agama Islam di Bumi Iskandar Muda.
Jabatan Wali Nanggroe saat ini dijabat oleh Malik Mahmud Al Haythar. Sebelumnya, ia dikenal sebagai perdana menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, setelah Hasan Tiro meninggal, di kalangan GAM Malik dinobatkan sebagai wali nanggroe.
Meski sudah diangkat sebagai Wali Nanggroe sesuai dengan Qanun No 8/2012, Malik acap hadir pada kegiatan partai politik tertentu. Bahkan, fotonya kerap dipasang di spanduk atau baliho aktivitas partai. Malik juga beberapa kali diminta media berbicara mengenai masalah politik.
Zaini menyatakan, Wali Nanggroe harus menjadi lembaga pemersatu tempat rakyat Aceh mencari solusi dan bertanya seputar adat dan istiadat. “Kita bisa mencari segala solusi di sini, sehingga Aceh bisa terus aman dan tidak lagi bergejolak,” ujarnya. []
FG
