BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Gubernur Aceh Zaini Abdullah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa butir-butir kesepakatan damai di Helsinki yang dicapai tujuh tahun silam, bisa dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh. Menurutnya, ada sejumlah butir kesepakatan yang belum diimplementasikan.
Komitmen itu ditegaskan Zaini Abdullah pada peringatan tujuh tahun usia Nota Kesepakatan Damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (15/8). Peringatan itu ikut dihadiri bekas Koordinator Juru Runding Indonesia, Hamid Awaluddin, dan bekas Koordinator Juru Runding GAM, Malik Mahmud.
Gubernur Zaini bilang, pemerintah pusat masih memiliki sejumlah janji di MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh yang belum direalisasikan, terutama yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
“Namun perlu kita pahami, keterlambatan ini bukanlah akibat kesengajaan, tapi karena memang ada hal-hal lain yang harus didahulukan,” kata Zaini.
Ia pun berjanji akan memperjuangkan agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh bisa merealisasikan pelbagai butir kesepakatan itu secara menyeluruh.
“Insya Allah, dalam waktu dekat, butir-butir yang belum terealisasi itu akan bisa segera kita implementasikan,” kata Zaini, yang juga bekas perunding di Helsinki.
Zaini menyebutkan, pihaknya berupaya mengimplementasikan kesepakatan damai –dan juga klausul yang ada di UU Pemerintahan Aceh, dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 2012-2017.
“Pemerintah pusat pun sangat mendukung semangat ini, terbukti dengan lahirnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang membentuk tim khusus untuk menjaring pendapat masyarakat terkait penerapan MoU Helsinki,” sebut Zaini. []