BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Aceh dari Fraksi Partai Aceh Abdullah Saleh mengatakan, Lembaga Wali Nanggroe merupakan bentuk kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 15 Agustus tujuh tahun silam.
“Lembaga Wali Nanggroe ini adalah kesepakatan antara pemerintah RI dengan GAM di Helsinki. Kemudian dituangkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh,” kata Abdullah Saleh saat menemui pengunjuk rasa dari Aceh Barat Selatan di gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (14/11).
Kesepakatan itu, kata Abdullah Saleh, sangat jelas kaitannya dengan dasar pembentukan Qanun Wali Nanggroe. Sementara landasan konstitusionalnya adalah kontitusi Republik Indonesia pasal 18 b.
“Ini sangat jelas kaitannya dengan pembentukan Qanun Wali Nanggroe. Jadi ini jelas,” ujarnya.
Sementara terkait pasal 17 ayat 4 tentang kekebalan WN yang dipertanyakan mahasiswa, Abdullah Saleh mengatakan kekebalan WN sama dengan kekebalan anggota DPRA.
“Kekebalan itu sama dengan DPRA. DPRA pun punya kekebalan. Tapi ada batas karena dibatasi oleh perundang-undangan,” jelasnya kepada mahasiswa.
Abdullah Saleh menambahkan, tidak adanya aturan baca Quran dalam Qanun Wali Nanggroe karena Wali Nanggroe dipilih oleh lembaga Wali Nanggroe yaitu tuha peut, tuhan lapan, dan majelis fatwa.
“Ini dipilih oleh lembaga Wali Nanggroe. Tidak sama seperti pemilihan anggota DPRA,” ungkapnya.
Pemilihan dilakukan oleh lembaga Wali Nanggroe karena hal itu merujuk pada sistem pengangkatan setelah Khalifah Umar bin Khattab.
“Wali Nanggroe dipilih oleh tuha peut, tuha lapan dan majelis fatwa. Ini merujuk pada sistem pengangkatan setelah Khalifah Saidina Umar bin Khattab,” jelas Abdullah Saleh.
Sedangkan terkait dengan bahasa yang terdapat dalam Qanun Wali Nanggroe, Abdullah Saleh memberikan penjelasan bahwa bahasa yang digunakan adalah semua bahasa yang ada di Aceh termasuk bahasa Nias.
“Semua bahasa yang ada di Aceh. Bahasa Gayo, Jamee, Simeulu. Pokoknya semua bahasa yang ada di Aceh termasuk bahasa Nias,” tutupnya.[]