BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Aceh berunjuk rasa di depan kantor DPRA, Kamis (22/3). Mereka meminta calon kepala daerah untuk menandatangani kontrak pilkada damai.
Aksi yang dimulai sesaat sebelum penyampaian visi misi calon kandidat kepada daerah berakhir mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi tentang tuntutan pilkada damai. Mereka juga memakai topeng menyerupai wajah kandidat kepala daerah. Selain itu, mereka membawa spanduk besar yang bertuliskan kontrak politik dengan para kandidat.
Anton, salah seorang mahasiswa perwakilan dari BEM Universitas Serambi Mekkah, mengatakan mereka sedang memperjuangkan pilkada damai supaya tidak ada lagi pembakaran mobil dan rumah seperti yang marak terjadi sekarang menjelang pilkada.
Ia menjelaskan, pihak BEM se-Aceh ingin bertemu dengan anggota dewan perwakilan rakyat untuk mendeklarasikan pilkada damai. “Kami ingin deklarasikan pilkada damai supaya tidak ada kekerasan menjelang pemilihan,” kata Anton di sela-sela orasinya kepada wartawan.
Anton menambahkan mahasiswa ingin menjaga agar pilkada berjalan lancar tanpa ada kekerasan. Mereka juga meminta pihak keamanan untuk sama-sama menjaga keamanan di Aceh untuk saat ini.
Mereka juga membawa sebuah spanduk besar yang berisikan kontrak politik dengan para kandidat kepala daerah yang harus ditandatangan langsung oleh para calon.
Dalam kontrak politik, mahasiswa meminta kepada para kandidat yang terpilih untuk dapat menyelesaikan Qanun Jinayah dalam masa 100 hari pemerintahan dan mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Mereka juga menuntut pengurangan angka pengangguran di Aceh serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, pelayanan pendidikan yang bermutu serta pemerataan anggaran antara PTN dan PTS.
Kontrak politik selanjutnya yaitu penyelenggaraan pemerintahan bersih, transparan dan bebas KKN serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan gratis.
Mereka juga menuntut peningkatan dan menjaga perdamaian Aceh. Dalam kontrak politik itu juga tertulis “apabila amanah ini tidak terlaksana maka harus siap untuk mengundurkan diri dari pemerintahan Aceh”.
Setelah penyampaian visi dan misi, satu per satu kandidat membubuhkan tandatangan di kontrak politik tersebut. []