BIREUEN | ACEHKITA.COM — Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mendesak pihak Bank Aceh untuk menjelaskan rekening “liar” milik Pemerintah Aceh ke publik. Sebab, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan menjatuhkan citra bank milik Pemerintah Aceh ini di mata mayarakat.
“Saya akan mempertanyakan kembali hal ini kepada Komisaris Utama Bank Aceh. Sebab, keberadaan 56 rekening liar itu bisa merugikan negara dan menjatuhkan kredibilitas Bank Aceh di mata masyarakat,” tegas Muhammad Nazar kepada wartawan di sela-sela seminar “Nilai Tradisi Pendidikan Islam dalam Pembinaan Karakter dan Peradaban Melayu Nusantara; Tantangan Masa Kini, di kampus STAI Al-Aziziyah, Samalanga, Bireuen Senin (19/12).
Pekan lalu Badan Pemeriksa Keungan Aceh melansir sebanyak 56 rekening milik Pemerintah Aceh yang diduga bakal merugikan keuangan daerah. Total dana yang diparkir di rekening –sebagian besar rekening tersebut tidak aktif– mencapai Rp12 miliar.
Menurut Wagub, sebagai jasa keuangan milik Pemerintah Aceh, Bank Aceh harus diperkuat dengan cara-cara yang professional dan tidak melanggar etika perbankan.
Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2010 tertanggal 17 November 2011 lalu, disebutkan, terdapat 59 rekening liar milik Pemerintah Aceh dan Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) .
Sebanyak 59 rekening terdiri atas 15 rekening kas daerah mili k Pemerintah Aceh, dan 44 rekening operasional kas daerah dan seluruh SKPA. []