BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pihak eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota Banda Aceh bersepakat untuk mengevaluasi penyaluran dana bantuan operasional darah (Bosda) kepada sekolah dasar dan sekolah menegah pertama pada 2013.
Hal tersebut disampaikan terpisah oleh Walikota Banda Aceh Mawardi Nurdin dan sejumlah anggota DPRK ketika menerima audiensi pengurus Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh kemarin.
“Kita sepakat dan setuju untuk dilakukan review ulang pengalokasian dana Bosda, namun harus benar-benar memasukkan semua indikator sehingga jangan sampai nanti ada sekolah yang tidak siap jika menerima dengan jumlah yang berbeda sebelumnya,” ungkap Walikota setelah mendengar presentasi usulan formula untuk perubahan alokasi dana Bosda oleh GeRAK Aceh.
Dalam kesempatan itu, dari Pemko Banda Aceh dihadiri oleh Walikota Mawardi Nurdin, Sekda T. Saifuddin, Kepala Bappeda Bahagia, Kepala DPKKAD Purnama Karya, dan Kepala Dinas Pendidikan Syaridin didampingi.
Dari DPRK Banda Aceh hadir Wakil Ketua DPRK Razali dari Fraksi PKS, Wakil Ketua Komisi A Surya Mutiara (Fraksi PKS), Ketua Komisi C Tarmizi (Fraksi Partai Aceh), Wakil Ketua Komisi C Ismunandar (Fraksi PKS) dan Wakil Ketua Komisi D Subhan M Isa (Fraksi PKS). Serta dari GeRAK Aceh dihadiri oleh Askhalani, Isra Safril, Neneng Indriyati dan Satria Sagita serta konsultan USAID Kinerja Rimba dan Perwakilan MPD Banda Aceh Mukhlis.
Walikota menyebutkan, pihaknya akan lebih detail lagi melihat formula yang harus digunakan dalam merubah alokasi dana Bosda itu. “Kita sangat mendukung usulan perubahan alokasi dana Bosda, karena dana BOS tidak bisa digangggu disebabkan dana itu diatur secara nasional dengan menghitung jumlah siswa,” kata Mawardi.
Selain itu, harapnya untuk melakukan review perubahan alokasi dana Bosda harus dilakukan penelitian agar lebih maksimal dalam menentukan formula. “Kita akan lihat lagi hasil review nantinya agar bisa ada masukan lebih baik,” pintanya.
Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRK Razali, pihaknya meminta selain evaluasi dana Bosda Pemko juga harus melakukan kebijakan yang lebih baik lagi agar mutu bisa lebih baik. “Jangan karena alasan tidak ada dana, sekolah beralasan tidak baik mutunya,” ungkap anggota dewan dari Fraksi PKS.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Syaridin menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan GeRAK Aceh terkait formula dan rumus yang akan digunakan guna merubah alokasi dana Bosda yang akan diterima oleh sekolah.
“Harapan kita bersama, dengan adanya usulan untuk merubah alokasi dana Bosda ini bisa menghilangkan kesenjangan antara sekolah yang jumlah murid sedikit dengan sekolah yang memiliki siswa banyak,” katanya.
Sementara itu, menurut Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerak Aceh Isra Safril, pihaknya akan melakukan review terhadap alokasi dana BOSDA di Banda Aceh dengan melibatkan Dinas Pendidikan Banda Aceh agar bisa lebih maksimal.
“Suara sumbang dari sekolah-sekolah yang sedikit menerima dana BOS dan Bosda lebih kecil akan bisa terjawab. Namun, formula dan rumus yang diperlihatkan didepan Pemko dan DPRK bisa berubah tergantung dari usulan nantinya. []