BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih kembali menjadi presiden, diminta harus tetap menjamin kebebasan Pers di Indonesia. Kalangan Pers di Banda Aceh menilai, itu salah satu tugas SBY-Boediono.
“Setelah SBY-Boediono menang, bagaimana kita melanjutkan kebebasan pers dan demokrasi,” kata Yarmen Dinamika, seorang wartawan di Aceh dalam Editor Meeting Jurnalisme Damai digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Senin (27/7).
Menurut Yarmen, selama pemerintahan SBY-JK, kebebasan pers di Indonesia mulai berjalan bagus dan harus dilanjutkan di masa kepemimpinannya lima tahun mendatang.
Dia mencontohkan kasus pemberitaan film fitna, garapan sutradara Belanda yang dinilai kontroversi. Pemerintah tak buru-buru memberengus media yang memberitakan film menghina umat Islam itu.
“Di masa SBY-lah ada perlakuan hak jawab. Ingat di kasus film Fitna. Dan saat ini Dewan Pers masih menjamin kebebasan pers dalam kemenangan SBY,” kata Yarmen.
Di sisi lain, Mukhtaruddin Yakob, Ketua AJI Banda Aceh yang juga tampil sebagai pemateri meminta media harus menjunjung tinggi unsur jurnalisme damai dalam memberitakan konflik dan politik.
“Bukan malah mengorbankan perseteruan dan kebencian dalam nuansa pemberitaan.”
Menurut Mukhtar, media bisa melahirkan konflik baru, jika berita disajikan penuh unsur bombastisitas dan provokasi, sehingga menimbulkan gesekan dikalangan pihak bertikai, termasuk para politisi dimasa pemilihan umum.
Ia meminta semua pihak menghormati hak-hak kebebasan pers, sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999.
“Bila terjadi sengketa pers, diharapkan menyelesaikan dengan Undang-undang tersebut serta Menyerukan pada semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjaga perdamaian Aceh,” katanya.
Editor Meeting berlangsung di Rodya Café, Banda Aceh itu diikuti oleh sejumlah pegiat pers kampus dan jurnalis dari berbagai media di Banda Aceh. Pertemuan lanjutan akan digelar Kamis mendatang.[]