BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Plt Sekretaris Partai Golkar Aceh kubu Aburizal Bakrie, Muntasir Hamid, menyebutkan bahwa Sulaiman Abda dan Zuriat Suparjo tidak lagi berhak menyandang jabatan ketua dan sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh. [Berita ini dilengkapi video di bagian bawah atas kerjasama dengan acehvideo.tv –red.]
“Baik secara de jure maupun de facto, Sulaiman Abda tidak bisa gunakan haknya sebagai ketua,” kata Muntasir Hamid dalam konferensi pers di kantor Golkar Aceh, Rabu (18/3/2015) siang.
Menurut Muntasir, Sulaiman Abda dan Zuriat Suparjo telah diberhentikan oleh DPP Partai Golkar melalui SK Nomor 4 tertanggal 14 Maret 2015. Memberhentikan Sulaiman dan Zuriat, Ical menangkat Yusuf Ishak dan Muntasir Hamid sebagai pelaksana tugas ketua dan sekretaris.
Saat ini Golkar Aceh terbelah pada dua kubu. Sulaiman Abda berada di kubu Agung Laksono dan Muntasir mendukung Ical. Keduanya mengklaim diri mereka yang berhak mengurus Golkar Aceh.
Meski berbeda kubu, saat ini keduanya berkantor di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah Banda Aceh. Sulaiman Abda menempati lantai satu, sementara Muntasir Hamid berkantor di lantai dua.
Muntasir menyebutkan, dualisme kepengurusan ini akan diselesaikan secara baik-baik dan damai. “Kita inginkan win-win solution. Kita di Aceh ada adat istiadat, reusam dan qanun, yang tidak bisa diganggu orang lain. Saya pikir tidak perlu terlalu berlebihan,” ujarnya.
Sikap ini diambil Muntasir sesuai dengan perintah Aburizal Bakrie. “Kita persuasif. Ini sangat dianjurkan oleh ARB,” tandasnya.
Perpecahan internal Golkar, sebut Muntasir, tidak terlepas dari sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. “Bila terjadi instabilitas di tingkat nasional, Menkumham harus bertanggungjawab,” ujarnya.
Seharusnya, ujar ketua DPD Partai Golkar Banda Aceh, itu Menkumham tidak terlalu mencampuri urusan internal partai beringin tersebut. Apalagi saat ini proses hukum masih berlangsung di pengadilan. Bahkan, kubu Aburizal menggugat keputusan Menteri Laoly ke PTUN.
“Sambil menunggu putusan pengadilan, hukum jangan diobok-obok,” lanjut Muntasir.
Ia meminta Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang adil dalam menyelesaikan kisruh Partai Golkar. []
